AKA Siap Jadi Kuda Hitam

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA BERI KETERANGAN: Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik (tengah) didampingi tim relawan saat jumpa pers di Mataram Sabtu (30/11).

MATARAM – Meski penanganan gempa Lombok-Sumbawa belum usai, namun tidak menyurutkan niat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahsanul Khalik untuk maju menjadi balon Walikota Mataram 2020 mendatang. Bahkan AKA sapaan akrabnya, memberanikan diri memborong partai untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Mataram, dengan membawa tagline Mataram Bersinar (Bersih, Sehat, Indah, Aman dan Religius).

“Saya juga siap mundur dari jabatan jika nanti partai percaya dengan misi yang saya bawa,” tegas AKA.

Aktivitas komunikasi konsolidasi politik pun tetap dilakukan untuk mendapatkan harapan bisa diusung sebagai calon Walikota. AKA mengaku tidak akan mengganggu posisinya sebagai seorang birokrat yang saat ini dihadapkan dengan dua masalah besar. Yakni rehabilitasi dan rekonstruksi gempa dan penanganan kekeringan di NTB yang dampaknya makin meluas akibat kemarau panjang ini.

“Saya secara formal sudah mendaftarkan diri di empat partai. Ada Golkar, PPP, PAN dan khusus di Nasdem saya hanya melengkapi persyaratan yang kemarin kurang,” ungkapnya.

BACA JUGA  Berkarya Tuntut Itung Ulang di Sekotong

Sebelum mendaftar, AKA sudah menyampaikan rencananya itu kepada atasannya yaitu Gubernur NTB, Zulkiflimanyah dan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah. Bahkan komunikasi rencana maju di Kota Mataram sudah lama ia lakukan. Kata AKA, Gubernur saat itu justru mempersilakan dirinya untuk maju. Sebab di setiap ASN memiliki hak yang tidak bisa diintervensi.

“Politik ini dinamis. Saya akan melakukan komunikasi dengan beliau-beliau ( Zulkieflimansyah, Rahmat dan HBK). Dan mendaftar di partai lain akan saya pertimbangkan seperti di PKS dan Demokrat,” katanya.

Bawaslu Intip Balon Dari ASN

Sejumlah ASN mulai masuk dalam ranah politik praktis. Apalagi saat ini rata-rata partai politik sedang membuka penjaringan bakal calon untuk Pilkada serentak 2020 mendatang. Dari sekian bakal calon sejumlah pejabat teras setingkat eselon II pun ikut mendaftar. Lantas bagaimana sikap Bawaslu?

Bawaslu sendiri sudah mendapatkan informasi ASN. Pihaknya akan tetap melakukan monitoring.

BACA JUGA  Lukman: KPU Langgar Kode Etik

Bawaslu juga melihat banyak ASN yang sudah mulai memasang baliho. Sehingga menurutnya keterlibatan mereka tidak hanya membutuhkan peran Bawaslu, tetapi pejabat pembina kepegawaian sudah melakukan apa dengan tindakan yang mereka lakukan. Regulasi dalam Undang-Undang, ASN jelas diatur bahwa mereka tidak boleh memasang baliho.

“Pertanyaannya pembina kepegawaian ASN sudah melakukan apa?” tanya Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid kepada media ditemui usai acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pemilu tahun 2019 bersama Stakeholder, Sabtu lalu.

Khuwailid menjabarkan dalam masalah ini harus ada treatment berbeda. Sebab jika ASN sudah mendaftar sebagai bakal calon, maka ada aktivitas tambahan. Di sisi lain selaku abdi negara ada ketentuan khusus yang mengikat mereka secara personal.

“Makanya kita tanyakan Pembina Pegawaian melakukan apa,” tanya dia lagi.

Dari itu Khuwailid mendorong dalam konteks kontestasi semua pihak agar sama-sama melakukan konsolidasi demokrasi secara baik dan benar. Bawaslu pun akan tetap melakukan imbauan dan langkah lain sebagai bentuk pencegahan dari tindakan melanggar aturan. “Dari sisi apakah dia sudah jadi calon atau tidak maka disitulah peran imbauan dan sebagainya,” ujarnya. (jho)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

UNU NTB Gandeng Desa Bina Natural Bamboo Straw

Read Next

Cueknya Para Wakil Rakyat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular