Angin Segar dari Gubernur untuk KLS

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA BUKTI: Anggota Komite Pemekaran KLS, Makmun saat menunjukkan nota kesepahaman yang ditandatangani Gubernur NTB, kemarin di Mataram.

Kuatkan Dengan Penandatanganan Note Kesepahaman Pemekaran

MATARAM – Akhirnya nota kesepahaman pemekaran Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten Lombok Selatan, dikabulkan pemerintah NTB melalui tanda tangan gubernur dan DPRD NTB.

Persetujuan Gubernur NTB tertuang bernomor 120/03/Pem/2019 sedangkan persetujuan DPRD NTB, nomor 124/893.A/DPRD/2019 yang diperlihatkan Komite Pemekaran KLS kepada media, kemarin di Mataram.

“Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan itu juga sudah tertuang dalam nota kesepahaman bersama Bupati Lotim dan DPRD Lotim tahun 2019,” ungkap anggota Komite Pemekaran KLS, H Makmun.

Politisi PKB ini menyampaikan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, persyaratan sudah dipenuhi semua oleh tim Komite. Karena, pemekaran itu tidak cukup oleh pemerintah kabupaten setempat melainkan harus ada persetujuan Gubernur dan DPRD NTB dan itu sudah ditanda tangani.

Makmun tidak menampik bahwa pemekaran itu masih moratorium oleh presiden. Akan tetapi, informasi belum ini, moratorium itu akan dicabut. Malah, usulan pemekaran KLS nomor urut 22 di pemerintah pusat.

BACA JUGA  Persiapan, Giliran Wapres ke Lombok

“Dulu memang alasan teknis, namun sudah di penuhi sehingga tinggal menunggu pencabutan moratorium,” beber dia.

Pria yang juga Ketua DPC PKB Lotim itu memaparkan kalau dulu, proses pemekaran harus menunggu persetujuan DPR RI, tapi sekarang tidak seperti itu melainkan diberikan masa persiapan selama 3 tahun untuk meningkatkan status jadi daerah otonomi penuh. Dimana, pejabat yang akan ditunjuk dari provinsi dan berdasarkan keputusan Kemendagri.

“Ada beberapa poin kesanggupan di nota kesepahaman di antaranya, memberikan dukungan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan jangka waktu 3 tahun berturut-turut setelah ditetapkan sebagai daerah persiapan,” ujarnya.

Semua dokumen persyaratan sudah dikirim tujuannya Presiden RI, tembusan Mendagri, kemudian ada surat ke DPR RI tembusan ketua komisi dan DPD RI. Malah anggota DPD RI sudah turun tinjau lokasi.

“Syarat kelayakan sudah tidak ada masalah alias lengkap dilampirkan kajian akademis serta batas wilayah,” cetusnya.

Bicara KLS lanjutnya, dari hasil kajian akademis, wilayah yang akan dijadikan kabupaten pecahan Lombok Timur itu dijadikan primadona dari sektor pariwisata karena didukung Pantai Ping, yang dikenal dunia, kemudian ada pulau kecil seperti Tanjung Ringgit dan Ekas.

BACA JUGA  Jokowi Akui Kekalahan di NTB

Dari sisi perokonomian, ada sektor pertanian seperti penghasil tembakau Virginia, sumber daya ikan dari kelautan. Bendungan Pandan Duri yang direncanakan masuk wilayah pusat pemerintahan.

“Intinya KLS sudah siap menjalankan roda pemerintahan. Saya tidak ada kepentingan dalam proses pemekaran ini,” katanya.

Gubernur NTB, Zulkeiflimanyah yang dikonfirmasi Radar Mandalika mengatakan, memang benar ada moratorium pemekaran otonomi daerah belum dibuka pemerintah pusat. Namun demikin panitia meminta dirinya untuk mendukung sehingga menurutnya perlu didukung.

“Memang belum dibuka pemekaran otonomi daerah. Panitia minta dukungan ya saya mendukung,” jawabnya.

Wacana pemekaran KLS telah lama disuarakan di NTB, bahkan dulu diisukan satu paket dengan pemekaran provinsi yaitu, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) namun gubernur tidak ingin memberikan pernyataan lebih jauh. Sebab lagi -lagi dilihatnya belum dapat dibuka dalam waktu dekat.

“Masih lama. Moratorium juga masih lama di buka,” kata gubernur.

Sementara itu di Lombok Tengah sendiri saat ini telah digenjot juga pembentukan kota madya. Informasi yang didapatkan koran ini daerah Lombok Tengah dilihat luas sementara pembangunan di Loteng sendiri begitu berkembang. Pandangan sejumlah pihak sangat tepat jika di Lombok Tengah ada Kota Madya. Gubernur mengatakan, pemekaran wilayah itu bagus. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Moratorium masih lama dibuka,” tutup gubernur. (jho/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Komisi V Usir Kabid SMA

Read Next

Gubernur Keluarkan Imbauan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular