Bansos Diharapkan Akomodir Warga Miskin

GOTONG ROYONG: Sejumlah warga saat gotong royong pembangunan masjid, beberapa waktu lalu. ( HAFIDZ/RADAR MANDALIKA )

PRAYA— Bantuan sosial menjadi bagian dari program Pemdes di Loteng untuk membedayakan masyarakat. Hanya saja, ada beberapa item di APBDes yang tidak bisa dieksekusi anggarannya lantaran terbentur aturan.

Kepala Desa Jurang Jaler, Mansyur mengatakan, Peraturan Bupati (Perbup) tidak membolehkan dana desa dipergunakan untuk bantuan sosial (Bansos). Salah satunya untuk renovasi tempat tinggal warga miskin yang masuk di program fisik Dana Desa (DD). Padahal itu bagian dari program pemberdayaan.

“Di satu sisi kita diminta anggarkan. Namun, kita sulit menyesuaikan item ini dalam administrasi. Yang mana bidang ini bersifat pemberdayaan namun masuk di laporan bidang fisik,” keluhnya.

Ia berharap ada keluwesan untuk bansos lainnya bisa diakomodir Pemdes. Misalnya bantuan rehab tempat ibadah, bantuan bagi anak miskin yang butuh pendidikan, hingga warga miskin yang meninggal dunia, pembangunan lapangan futsal, penanganan stunting, dan lainnya.

BACA JUGA  Keluhkan Air PDAM

“Ada kasus musala di dekat rumah saya mestinya harus direnovasi karena kebutuhan vital. Namun, dalam APBDes tidak dibolehkan, ya kita minta warga urunan. Kasian kan yang miskin juga diminta sumbangan pembangunan,” ujarnya.

Begitu juga dengan warga miskin yang meninggal dunia dan meninggalkan anak. Untuk kebutuhan selama prosesi pemakaman hingga adat takziyah hingga sembilan malam setidaknya menghabiskan Rp 10 juta

“Di sana, kami dari Pemdes semestinya bisa hadir membantu,” sebutnya.

Ditambahkan Mansyur, dalam aturan lain, anggaran BUMDes yang diambilkan 10 persen juga belum bisa memenuhi kebutuhan untuk penyediaan jasa ekonomi. Semestinya, ada regulasi yang mengatur suntikan penyertaan BUMDes sesuai kebutuhan dan jumlah unit usaha yang dibutuhkan pengelola BUMDes.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Sahim. Kata dia, program yang ingin dialokasikan Pemdes banyak arah bansos. Pemdes ingin mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni di item DD, bukan di pemberdayaan.

BACA JUGA  Sukadana Fokus Benahi Tiga Sektor

 “Semua program membangun desa memang boleh asal ada di RPJMDes,” kata Sahim.

Hanya saja, kata Kades Nyerot ini, program Pemdes tidak boleh merehab tempat ibadah hingga santunan kepada warga miskin, jompo, dan anak yatim untuk biaya stimulan pendidikannya. Padahal seharusnya bansos ini dibolehkan. Karena itu menyentuh kepentingan masyarakat.

“Pengaturan anggaran DD terlalu ketat sehingga sampai sekarang belum ada yang sudah menyelesaikan APBDes. Hal ini karena Pemdes takut salah dalam membuat kebijakan, khususnya dalam bansos.

“Seharusnya boleh Bansos itu, karena itu maunya masyarakat. Tapi ini terlalu dipasung oleh peraturan di pusat. Mereka tidak paham kondisi masyarakat dan apa maunya. Kadang RPJMDes tidak berguna lagi. Karena tidak sesuai dengan Permendagri. Padahal dasar pembangunan desa wajib RPJMDes,” pungkasnya. (fiz)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Senteluk Masuk 100 Desa Wisata

Read Next

Miris, Okupansi Hotel Baru 30 Persen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular