Bawaslu Bentuk Kampung Pengawas

RAZAK/RADAR MANDALIKA Hasan Basri

MATARAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram telah membuat 10 kampung pengawas di tahun 2019. Kampung pengawasan ini tersebar di enam kecamatan. Guna mencegah berbagai bentuk kecurangan dalam proses Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram 2020. Jumlah kampung pengawas kemungkinan terus bertambah.

“Kerja di Bawaslu itu ada tiga. Yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, kemarin.

Dibentuknya kampung pengawasan salah satu bagian dari upaya untuk menjalankan kerja atau tugas Bawaslu. Kampung pengawaaan melibatkan partisipasi warga Kota Mataram demi Pilkada yang bersih. Tanpa sedikit pun ditemukan berbagai kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu atau masyarakat umum.

“Adanya kampung pengawas, maka oknum dan siapa pun yang berniat melakukan kecurangan setidaknya akan mikir-mikir,” kata Hasan.

Berikut 10 kampung pengawasan yang telah dibentuk Bawaslu. Yaitu kampung pengawas Otak Desa dan kampung pengawas Gapuk Lingkungan Santri, Kelurahan Dasam Agung, Kecamatan Selaparang. Di Kecamatan Mataram, ada kampung pengawas Pesinggahan Kelurahan Pagesangan Barat dan kampung pengawas Lingkungan Pagesangan Utara, Kelurahan Pagesangan. Berikutnya, kampung pengawas Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya.

BACA JUGA  Indeks Demokrasi di NTB Melorot

Selanjutnya, kampung pengawas Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara. Kemudian di Kecamatan Ampenan, ada kampung pengawas Lingkungan Dayan Peken dan kampung pengawas Lingkungan Otak Dese Selatan, Kelurahan Dayan Peken. Lalu di Kecamatan Sekarbela, ada kampung pengawas Lingkungan Penangkaran Penyu Bagek Kembar, dan kampung pengawas Lingkungan Nelayan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai.

“Langkah pertama 10 kampung pengawas yang kami bentuk ini berdasarkan rilis taman-teman kader pengawas partisipasi. Tidak terlepas dari tingkat kerawanan,” kata Hasan.

Pihaknya juga akan membuat indeks kerawanan di Pilkada Kota Mataram 2020. Daerah manan saja yang berpotenai terjadinya kecurangan. Indeks kerawanan berdasarkan aktivitas politik uang, politisasi SARA dan netralitas ASN, TNI/Polri. “Nanti akan kami lihat di masing-masing lingkungan. Kami nanti akan buat dalam bentuk angket. Ternyata, rawan terjadi kecungan atau pelanggaran, maka kami nanti bentuk kampung pengawas,” terang Hasan. 

Kampung pengawas yang sudah ada di enam kecamatan, Bawaslu nantinya akan melakukan kerjasama dengan berbagai ormas keagamaan. Sepeti Majlis Ulama (MUI) dan ormas lainnya. “Jadi setiap hotbah di masjid akan disampaikan kampanye-kampanye tentang bahanya politik uang dan SARA. Begitu pun dengan ormas keagamaan lainnya,” beber Hasan.

BACA JUGA  Massa NW Kembali Beraksi

Melalui kampung pengawasan kata Hasan, bahwa masyarakat akan diberikan pengetahuan soal bentuk larangan, sanksi, dan lain sebagainya di Pilkada Kota Mataram. “Misalnya, pemberian uang (politik uang), politisasi SARA, dan dukungan terhadap calon perseorangan,” sebut dia.

Terkait dukungan terhadap calon perseorangan, Hasan menegaskan, ada beberapa pihak tidak diperbolehkan memberikan dukungan berupa KTP keada calon perseorangan sebagai syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Misalnya, penyelenggara pemilu/pilkada, seperti komisioner dan pegawai Bawaslu, KPU, dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan adanya kampung pengawas, maka masyarakat diharapkan untuk berpatrisipasi untuk melakukan pengawasan. Dengan cara melaporkan kepada Bawaslu jika memang ditemukan ada penyelenggara pemilu, ASN, yang memberikan dukungan kepada calon perseorangan berupa KTP.

“Penyelenggara pemilu atau ASN, belum menyatakan status sesungguhnya. Di KTP-nya pekerjaan wiraswasta. Padahal penyelenggara atau ASN. Inikan tidak boleh dan rawan,” terang Hasan.

Kampung pengawasan terbukti meminimalisir potensi politik uang di Pemilu 2019. Contohnya kata Hasan, di Kampung Banjar. Politik uang dianggap biasa oleh masyarakat di sana. Dalam arti, indeks kerawatan politik uang di Kampung Banjar cukup rawan. Ketika di bentuk menjadi kampung pengawas, hasilnya dapat mengurangi potensi kecurangan.

“Tenyata kampung pengawas ada efeknya. Masyarakat ikut berpartisipasi,” sebut dia. (cr-zak)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Peluncuran E-Pasar Dibarengi Kenaikan Retribusi

Read Next

Kasus Narkoba Lagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular