Berantas Buta Huruf, Disdik Punya Solusi

MEMBACA: Sejumlah orangtua saat membaca buku di mobil perpustakaan keliling, belum lama ini. ( DOK/RADAR MANDALIKA )

LOTENG– Data Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Lombok Tengah di urutan ke tiga angka buta huruf tertinggi di NTB. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H Sumum mengakui permasalahan ini. Menurutnya, jika dilihat dari persentase Lombok Tengah memang berada di posisi tiga tertinggi setelah Lombok Utara dan Lombok Barat. Akan tetapi kalau melihat dari sisi kuantitas atau jumlah masyarakat yang masih buta huruf memang Lombok Tengah paling banyak berdasarkan data BPS.

“Inilah yang menjadi permasalahan kedua pendidikan Lombok Tengah setelah permasalahan kompetensi guru,” tuturnya, kemarin.

Menurutnya, permasalahan buta huruf yang masih tinggi ini baru akan bisa tuntas kalau semua stakeholder kerja bersama dalam menuntaskan buta huruf. Dimana peran masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan serta semua SKPD terkait sangat diperlukan. Sehingga permasalahan ini menjadi tanggungjawab bersama semua pihak.

“Kalau permasalahan ini hanya diserahkan pada satu pihak saja, maka tidak akan bisa dituntaskan secara maksimal,” ujarnya.

Dijelaskan Sumum, sementara selama ini pihaknya mendapatkan banyak kendala yang ditemui di lapangan terutama dalam melaksanakan upaya pemberantasan huruf. salah satu yang paling krusial adalah minat masyarakat yang masih rendah. Dimana masih banyak warga atau masyarakat yang tidak mau belajar kalau tidak ada imbalan berupa uang transport. Bahkan seringkali masyarakat cendrung menganggap merasara direpotkan dengan ketika ada program pembelajaran buta huruf.

BACA JUGA  Ingin Jadi Imam Besar

“Apalagi jika pembelajaran dilakukan setelah beraktifitas seharian,” ungkapnya. 

Sementara berbagai upaya sudah dilakukan Dinas Pendidikan. Seperti berupaya melakukan pembelajaran dengan menjalin kerjasama dengan IKIP Mataram melalui mahasiswa KKN pada 2018 lalu. Melalui upaya ini setidaknya sekitar 3 ribu warga belajar sudah dibelajarkan. Namun karena permasalahan ini belum dianggap urgen atau mendesak oleh lembaga lain termasuk pemerintah desa, sehingga kendala dirasakan masih banyak.

“Kalau tidak ada dorongan dan dukungan dari pihak lain, maka usaha ini akan sia-sia. Jadi sangat diperlukan support terutama dari pemerintah desa,” tegasnya. 

Selain itu, sebagai langkah konkrit, pada 2019 ini pihaknya akan menyusun regulasi berupa peraturan bupati (Perbup) yang akan mengatur tentang tanggung jawab penuntasan buta aksara. Sehingga bisa menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah daerah, masyarakat terutama pemerintah desa dan kecamatan serta stakeholder lainnya.

BACA JUGA  Guru SMKN 3 Mataram Ikuti P4TK

“Semoga dengan upaya ini akan ada lompatan yang siginifikan dalam percepatan penuntasan warga Lombok Tengah yang buta huruf,” pungkasnya. (bam)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

KKM MIN 4 Sosialisasi USBN dan UAMBD

Read Next

Bantuan Sedang Diupayakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular