Bupati Bakal Terbitkan Perbup Tanah Pecatu

DOK/RADAR MANDALIKA KONFLIK: Sejumlah warga tengah berselisih terkait kepemilikan tanah pecatu di salah satu desa di Loteng beberapa waktu lalu.

Kades dan Kadus Tak Boleh Lagi Kelola Tanah Pecatu

PRATIM—Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Moh Suhaili FT bakal menerbitkan peraturan bupati (Perbup) terkait pengelolaan tanah pecatu desa. Perbup tersebut dihajatkan untuk menertibkan aset berupa lahan yang dimiliki oleh desa. Demikian, nantinya aset desa tersebut akan dikelola sendiri secara mandiri oleh desa.

“Dalam waktu dekat ini saya akan terbitkan surat pemberitahuan ke semua desa terkait rencana tersebut. Baru nanti kita terbitkan Perbup-nya,” ungkap bupati dua periode ini dihadapan ratusan Kadus saat melangsungkan silaturrahmi pertemuan gerakan bersama mewujudkan desa yang ABSR di aula Kantor Camat Pratim, kemarin.

Perbup tersebut kata Abah Uhel Sapaan akrab Suhaili, akan mengatur mengenai pemanfaatan aset desa yang selama ini banyak dikuasai oleh Kades dan Kadus. Makanya, agar desa dapat manfaat dari keberadaan lahan tersebut, nantinya lahan tersebut akan diserahkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Demikian itu akan menjadi sebuah usaha baru dari BUMDes. Artinya, tanah pecatu yang ada di masing-masing desa tersebut akan diambil alih pengelolaannya oleh BUMDes. Sehingga ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebab tanah pecatu itu akan menjadi bagian dari penyertaan modal usaha dari BUMDes itu sendiri. Tentu itu semua juga akan diatur melalui Perdes. Demikian juga kata Uhel, sebagai upaya menciptakan PADes, BUMDes bisa  menyewakan tanah tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat termasuk pemegang sebelumnya dalam hal ini Kades dan Kadus lebih leluasa bisa mengontrol pemanfaatannya secara terbuka. Selain itu, kalaupun nanti desa itu mekar, desa induk bisa mengaturnya sesuai dengan kesepakatan bersama-sama dengan desa pemekarannya terkait seperti apa pembagian asetnya.

BACA JUGA  Sengkol Rehab Lima Unit RTLH

“Jangan takut, kami buatkan Perbup bukan untuk menarik lahan itu menjadi milik atau aset kabupaten,” terangnya.

Ketua DPD Golkar NTB ini juga menambahkan, ada banyak alasan lain juga Pemkab meminta agar aset desa tersebut ditarik dari pengelola sebelumnya. Diantaranya, merapikan aset desa, kini Kades dan Kadus sudah memiliki penghasilan tetap (Siltap) cukup besar, termasuk tunjangannya serta masyarakat juga bisa mengelolanya melalui sewa. Selain itu, alasan lainnya yakni untuk menghindari polemik klaim masyarakat atas kepemilikannya dan lainnya. Sebab, dari informasi yang dirinya terima bahwa lahan-lahan pecatu yang ada di beberapa desa ini banyak dikuasai oleh Kadus dan masyarakat secara leluasa, tanpa ada imbal balik ke desa. Bahkan ada Kades dan Kadus yang tidak menggarap lahan tersebut melainkan menyewakan kepada orang lain. Padahal jika terendus oleh aparat penegak hukum bisa menjadi persoalan. Parahnya lagi, ada yang masih dikuasai oleh mantan Kades sebelumnya.

BACA JUGA  SRI Dinilai Lebih ‘Menggoda’

“Tidak boleh tanah pecatu itu dijual sewa. Itu kan aset desa, makanya sebelum banyak seperti itu, lebih baik kita tertibkan dan berikan pengelolaan sepenuhnya ke desa,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini.

“Tanah pecatu ini juga keberadaannya tidak merata di semua desa. Selain itu, dulu Kadus dan Kades kan tidak ada Siltap dan tunjangannya. Wajar kelola tanah pecatu, sekarang ini sudah lebih dari besar penghasilannya. Jangan donk mau untung semua,” pungkasnya.

Demikian juga disampaikan Kepala DPMD Loteng, Jalaludin terkait rencana bupati tersebut memang sebagai upaya untuk memandirikan desa. Dimana, keberadan lahan tersebut bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa setiap tahunnya. Namun demikian kata Jalal, itu semua akan jelas diatur di dalam Perbup itu. Selain itu, terkait mekanismenya juga akan dimusyawarahkan ke depan.

“Intinya pak bupati mau tanah pecatu ini bisa dirasakan azas manfaatnya oleh semua masyarakat, salah satunya melalui PADes dari usaha BUMDes itu. Tentu itu nanti akan masuk dalam struktur APBDes mengenai dana sewanya,” terangnya. (tar)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Dermaga Belum Rampung, Ruang Tunggu Duluan Rusak

Read Next

Kadus Malas Dipecat Saja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular