Calon Kades Duman Menang di PTUN

LOBAR—Hasil pemilihan kepala desa  (Pilkades) Duman Kecamatan Lingsar sepertinya bakal dianulir. Menyusul hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan bakal calon kades setempat, H Mahyudin.

Dalam gugatan yang ditujukan kepada panitia Pilkades setempat, Mahyudin menolak atau tidak mengesahkan pengumuman penetapan bakal calon menjadi calon di Pilkades setempat. Lantaran dianggap cacat hukum.

“Gugatan itu masuk pada 26 November 2018 lalu. Di mana tahapan Pilkades pada 19 November adalah penetapan bakal calon menjadi calon,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin.

Kala itu dirinya digugurkan saat penetapan bakal calon menjadi calon. Padahal berdasarkan skor, ia merupakan bakal calon yang memiliki rangking pertama. Panitia Pilkades setempat menggugurkan langsung pencalonannya dengan berbagai alasan. Seperti penolakan warga lantaran dugaan kasus yang pernah dialaminya, hingga sanksi adat.

BACA JUGA  Asap Bikin Warga Sesak

Padahal jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun Perbup, dirinya berhak mengikuti {Pilkades). Serta memenuhi syarat sebagai calon.

“Di persidangan, keterangan saksi-saksi mengaku itu rekayasa, kuitansi itu palsu, jadi semuanya tidak benar. Sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan saya,” ungkapnya.

Terdapat beberapa point inti amar putusan PTUN yang keluar Kamis (21/2) lalu. Pertama, membatalkan hasil penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa. Kedua memproses ulang, dari penetapan bakal calon menjadi calon, dengan menetapkan penggugat sebagai calon kepala desa.

“Kesimpulannya, panitia melanggar peraturan perundang-undangan, terutama peraturan bupati, pasal 20 ayat (2),” bebernya.

Jika melihat hasil putusan itu, ada kemungkinan dilakukan perhitungan ulang. Sebab kemenangan kades terpilih bisa dianulir lantaran proses yang dianggap cacat hukum.

Namun ia belum berani menyimpulkan ke arah sana. Mengingat setelah putusan itu keluar, pihak pengadilan masih memberikan kesempatan waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum banding jika tidak puas dengan putusan itu.

BACA JUGA  Bos dan Anak Buah Penambang Diciduk

“Kalau selanjutnya mau pemilihan atau apa, saya serahkan kepada bupati atau pemkab. Saya serahkan karena saya tidak mengerti hukum,” imbuhnya.

Meski demikan, ia tetap bersikukuh jka pemilihan yang dilakukan saat itu tidak sah. Termasuk kepala desa yang dipilih.

Menanggapi kabar sengketa tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), L Edi Sadikin mengaku belum menerima salinan putusan PTUN. “Kita belum melihat amar putusan, memang kami sudah mendengar yang bersangkutan menempuh upaya hokum ke PTUN. Tetapi yang dituntut itu panitia Pilkades,” ungkapnya.

Edi pun belum berani memberikan tanggapan terkait sengketa tersebut. Termasuk kemungkinan langkah hukum yang akan diambil pemkab, karena bisa saja putusan tersebut menganulir hasil Pilkades. “Kita tidak bisa memprediksi karena belum terima putusan itu,” jawabnya. (win/r3)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Pengadaan Sapi di Mas-Mas Diduga Di-Mark Up

Read Next

Karnaval Budaya di Selong Belanak Meriah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular