Catat! Tiga Tuntutan Warga

JAYADI/RADAR MANDALIKA SERIUS: Pihak Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melalui Dinas PUPR, perangkat Pemdes Lelong dan aparat keamanan saat rapat bahas Dam Mujur, kemarin.

Pembangunan Dam Mujur

PRAYA—Akhirya Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menunjukkan keseriusannya dalam pembangunan Dam Mujur. Kemarin Kades hingga para Kadus Pemdes setempat diundang. Dari pertemuan itu, muncul tiga poin tuntutan warga.

Kepala Desa Lelong, Baiq Ratnasih Nirmalasari mengatakan, sebenarnya masyarakat tidak melakukan penolakan pembangunan Dam Mujur yang merupakan program pemerintah pusat.  Namun, masyarakat hanya ingin menuntut agar pemerintah juga memikirkan nasib mereka terdampak pembangunan Dam Mujur ini.

 “Ada tiga tuntutan. Tapi pemerintah tidak memenuhinya,” ungkapnya dalam rapat di kantor bupati, kemarin.

Ratnasih menegaskan, adapun tututan dari masyarakat yakni. Soal harga lahan yang masih dianggap belum jelas, kemana warga akan direlokasi dan siapa yang akan bertanggung jawab atas nasib kehidupan warga.

“Masyarakat di bawah tidak tahu namanya LARAP. Mereka hanya ingin kejelasan terkait tiga poin itu saja. Kalau tiga poin itu jelas, tentu masyarakat juga tidak akan menolak pembagunan Dam Mujur ini,” katanya tegas.

BACA JUGA  Anjing Liar Resahkan Warga Pengengat

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dengan adanya pembagunan Dam Mujur itu, apakah akan berdampak kepada pemekaran desa.  Karena diketahui Desa Lelong merupakan desa persiapan yang akan menjadi desa definitif.

 “Apakah tidak akan mengganggu luas wilayah dan penetapan Desa Lelong mejadi Desa Definitif,” tanyanya.

Ditambahkan Kadus Lelong, M Saidun menegaskan, bahwa rencana pembangunan Dam Mujur mulai tahun 1969 hingga sekarang.  Dengan rencana pembangunan bendungan ini, sangat mensengsarakan masyarakat yang terdampak.  Bahkan, masyarakat pemilik lahan banyak yang meninggal dunia karena memikirkan kehidupan mereka setelah akan di relokasi nanti.

“Karena recana pembangunan Dam Mujur ini sudah beberapa warga kami meninggal dunia. Mereka terkejut ketika ada kabar soal direlokasi,” bebernya.

Saidun mengaku, pada hakekatnya dirinya sebagai kadus di sana tidak bisa memastikan apakah masyarakat akan setuju dengan pembangunan Dam Mujur ini atau tidak.  Sebab, semua tuntutan warga hingga sekarang masih belum dipenuhi.

BACA JUGA  Herdan Jabat Plt Camat Prabarda

  “Saya serehkan semua kepada masyarakat. Terkait setuju atau tidaknya untuk pembangunan Dam Mujur ini,” katanya.

Di tempat yang sama,  Kadis PUPR Loteng, Amir Ali menegaskan, pihaknya sengaja mengundang semua pihak guna menindaklanjuti hasil pembahasan  untuk mencari solusi Dam Mujur.  Hal ini dilakukan karena hingga sekarang belum ada titik temu, terkait pembebasan lahan ini.  Sebab perwakilan masyarakat yang terkenak terdampak di lima Dusun Desa Lelong terus melakukan penolakan.

“Kita di sini untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan Dam Mujur ini dapat dilakukan,” katanya.

Terpisah, Kadus Tompek Desa Lelong, H Azhar menegaskan, pihaknya mempermasalah nama bendungan Dam Mujur ini. Padahal kebanyakan lahan yang terdampak berada di Desa Kelebuh.  Selain itu, pihaknya sebagai masyarakat yang paling utama terdampak tentap mengingkan kejelasan terkait tuntutan warga ini.

 “Harus yang dipikirkan oleh pemerintah dulu  adalah nasib masyarakatnya,” ujarnya.

Menurut dia, intinya keinginan masyarakat saat ini tentu harus dipikirkan nasibnya.  Baik masalah harga lahan maupun kemana mereka akan direlokasi. Kalaupun direlokasi, apakah pemerintah akan membangunkan rumah bagi mereka atau tidak.

“Kita harus mencari solusi dulu untuk masyarakat baru kita akan bicara masalah pembangunan,” tegasnya.(jay/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Putra Sulung Megawati Disebut

Read Next

“Jurus” Dinas Lingkungan Hidup KLU Manfaatkan Sampah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular