Dari Kegiatan Reses Wakil Rakyat Lotim

H Mustayib ( MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA )

Aspirasi Pelayanan di Pemerintahan Minim, Soroti Kesejahteraan RT

Rukun tetangga (RT) adalah bagian dari ujung tombak pemerintahan. Tapi dari segi kesejahteraan, masih jauh dari kata layak.

MUHAMAD RIFA’I – LOTIM

LEGISLATIF, atau dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga politik, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), yakni budgeting, legislasi dan pengawasan. Tiga tupoksi itu, menjadikan lembaga wakil rakyat ini, memiliki peran penting dalam menentukan nasib rakyat maupun nasib sebuah negara hingga tingkat daerah.

Dalam aturan sebelumnya saat kepala daerah dipilih melalui DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki kewenangan cukup besar. Dimana bisa melakukan impecment seorang kepala daerah, yang melakukan pelanggaran berat, seperti melanggar aturan perundang-undangan.

Namun setelah reformasi, lembaga legislatif tak lagi memiliki kewenangan super power, melainkan posisinya sebagai mitra kepala daerah. Jika status mitra, berarti posisi legislatif setara dengan eksekutif. Dewan tak lagi bisa mengintervensi eksekutif, melainkan sebatas koordinasi, atau memberikan saran dan solusi, bila terdapat masalah yang harus diselesaikan. Selain itu, dewan bisa melayangkan rekomendasi, sebagai bahan pertimbangan kepala daerah.

BACA JUGA  Upaya Lurah Geres Tingkatkan Infrastruktur Kelurahan

Khususnya dalam hal pembahasan anggaran, antara eksekutif dan legislatif, harus melalui duduk bersama. Namun di sini, dewan bisa melakukan pengurangan atau penambahan atau menyetujui atau tidak, terhadap pos anggaran pada program tertentu. Apakah program tersebut, bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.

Sebagai lembaga aspirasi, dewan tak jarang didatangi masyarakat, untuk menyampaikan aspirasinya. Baik aspirasi menyangkut peraturan, menyangkut kesejahteraan, keamanan, kebijakan dan sebagainya.

Sebagai bagian dari dasar pemerintah (eksekutif) dan dewan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dewan memiliki program penjaringan aspirasi, dengan bertemu langsung konstituen dimasing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). Reses dilakukan per triwulan. Dari Reses ini, dewan akan mendapatkan masukan dan keluh kesah masyarakat.

Reses tahun 2018, tidak dilakukan secara perorangan, melainkan secara berkelompok, di masing-masing Dapil. Reses sistem kelompok, hanya berlaku selama selama satu tahun. Tapi reses kali ini, tak lagi dilakukan secara berkelompok, melainkan kembali seperti sebelumnya, dilakukan secara perorangan.

BACA JUGA  Hari Pertama Operasi Zebra Gatarin 2019 di Lombok Timur

Saat ini, anggota DPRD Lotim, sedang melakukan reses. Dalam reses ini, paling lumrah menjadi permintaan atau aspirasi masyarakat, terhadap setiap wakil rakyatnya, adalah meminta pembangunan infrastruktur jalan, dan sebagainya. Ada pula yang menyampaikan aspirasi soal pemekaran desa dan pemekaran dusun. Sebab pemekaran desa dan dusun bagian dari janji politik pemerintahan HM Sukiman Azmy dan H Rumaksi SJ. Reses ini, dilakukan para wakil rakyat di enam titik.

Menurut H Mustayib, anggota DPRD Lotim asal Partai Nasdem Dapil satu, bicara aspirasi masyarakat soal pelayanan di pemerintahan, sangat kurang. Aspirasi itu lebih pada persoalan infrastruktur. Artinya, jika dalam reses ini masalah pelayanan kurang disampaikan masyarakat, menandakan pelayanan pemerintah kita sudah cukup bagus.

“Yang menjadi aspirasi masyarakat, dan perlu menjadi bahan pemikiran DPRD dan kepala daerah, soal kesejahteraan RT. Bagaimana pun, tugas RT juga lumayan berat dan besar. Sehingga saya rasa, penting memperhatikan betul kesejahteraan mereka,” kata H Mustayib di kantornya, kemarin. (*)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Dokumen Lelang Appraisal Belum Lengkap

Read Next

Puluhan Anjing Liar Dieliminasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular