Dewan Minta Pemerintah Segera Bertindak

IST/RADAR MANDALIKA RUSAK: Seorang aparat kepolisian Polres Loteng melintas di salah satu alat berat milik penambang stone crusher di Gunung Tele yang dirusak warga, Jumat (3/1).

Terkait Polemik Tambang Batu di Gunung Tele

PUJUT– Polemik tambang batu stone crusher milik PT Batu Berkas Pengembur Desa Pengembur, Kecamatan Pujut yang berakibat pada pengerusakan sejumlah alat berat milik perusahaan tersebut oleh warga sebagai bentuk penolakan atas adanya aktivitas tambang masih menjadi sorotan publik. Atas situasi ini, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) Pujut-Praya Timur (Pratim), Sunting Mentas angkat bicara. Mantan Kades Tanak Awu dua periode ini meminta agar pemerintah cepat bertindak atas polemik tersebut. Baik pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten. Sebab, ia melihat polemik ini sangat berbahaya jika dibiarkan bergulir di tengah masyarakat. Terlebih dari pihak perusahaan melayangkan laporan kepada Polres Loteng karena merasa dirugikan atas pengerusakan alat-alat beratnya. Dengan begitu, ia pun khawatir akan terjadi konflik yang berkepanjangan di desa setempat ke depannya.

“Saya harap pemerintah tampil menengahi atau memediasi konflik antara warga dan perusahaan. Karena saya menduga ada kepentingan pihak lain yang merasa diuntungkan atas konflik di sana,” pinta Politisi PPP ini.

BACA JUGA  Puluhan Warga Lekor Dapat Bantuan Hewan Ternak

Terjadinya konflik dalam dunia investasi itu kata Sunting, tidak lepas karena adanya skenario kepentingan, bahkan skenario politik praktis. Sehingga menjadi sebuah keharusan pemerintah hadir disitu. Kalaupun jika dikaji siapa yang salah dan siapa yang benar dalam konflik ini juga tidak akan menyelsaikan masalah. Karena kontek persoalannya kini sudah berbeda, terutama pasca terjadinya pengrusakan. Selain itu, ia juga melihat dari awal masyarakat sekitar sebenarnya sangat welcome terhadap dunia investasi. Hanya saja mungkin, mengutip dari informasi yang ia terima dari masyarakat, penolakan terjadi karena tidak transparannya perusahaan melakukan sosialisasi terkait keberadaannya disitu. Artinya, tidak keseluruhan masyarakat diajak untuk menyepakati aktivitas tambang padahal itu penting dilaksanakan perusahaan. Sehingga hal-hal yang mesti jadi bahan pertimbangan dan diskusi bersama tidak dijalankan. Kalaupun ada kepala dusun bersama beberapa warga dilibatkan, itu tidak akan mengakomodir suara mayoritas. Demikian juga, sebelum berencana membuka tambang, mestinya perusahaan bisa mengkondusifkan situasi di bawah baru mulai masuk.

BACA JUGA  Jembatan Menuju Benang Setokel Hancur

“Sehingga itu tadi, perusahaan saya lihat minim komunikasi di bawah. Hal itu mesti terpecahkan dalam sikap yang mesti harus diambil pemerintah terhadap polemik ini,” jelasnya.

Lebih lanjut dewan Loteng dua periode ini mengutarakan, terhadap polemik ini Kades Pengembur mesti berada digaris terdepan menyelsaikan konflik tersebut, termasuk pihak kecamatan. Artinya, Kades dan camat harus menyuguhkan upaya duduk bersama dengan harapan ada solusi antara kedua belah pihak. Karena alasan lain masyarakat menolak juga adanya dampak lingkungan, psikologis, kesehatan dan lainnya. Dalam upaya ini, silakan desa memerankan diri sebagai mediator. Karena jangan sampai masyarakat jadi korban hukum karena pengrusakan itu. Demikian, pihak perusahaan juga jangan sampai merugi terus.

“Kenapa saya berbicara demikian,karena kita tidak ingin dunia investasi terganggu, terlebih  sebentar lagi kita Pilkada,” pungkasnya. (tar)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Kampung KB Bertambah Tahun Ini

Read Next

Pemekaran Lingkungan Wakul Memanas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular