Kasus Dugaan Korupsi Aik Berik Dihentikan

Agung Kunto Wicaksono ( DOK/RADAR MANDALIKA )

Rp 77 Juta Kerugian Negara Dikembalikan

PRAYA—Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mendadak memberikan kabar telah menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara.  

Penghentian dilakukan karena sudah dilakukan pengembalian kerugian negera sebesar Rp 77 juta oleh Kades setempat. Berdarasakan hasil audit dilakukan Inspektorat.

Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono menyampaikan, kasus di Desa Aik Berik dihentikan.  Sebab, pihak desa ada etikad baik dengan melakukan pengembalian. Kasus ini juga bisa dihentikan kendati ada melawan hukum karena kerugian negera di bawah Rp 100 juta.

  “Karena masih penyelidikan juga, kalau sanksi akan kita serahkan ke Pemda,” ungkap Agung Kunto Wicaksono, kemarin, 

Dia mengakui, memang dari laporan yang diterima dari masyarakat, bahwa kerugian yang ditimbulkan dalam permasalahan tersebut mencapai Rp 800 juta lebih.  Itu disebabkan, diduga karena banyak program desa yang tidak trealisasi di lapangan. Hanya saja setelah dilakukan audit dan turun ke lapangan, ditemukan kerugian hanya Rp 77 juta.

BACA JUGA  Perbankan Persulit Petani di Loteng

“Kita memang lebih mengedepankan pengembalian kerugian negara, apalagi ini masih penyelidikan,” jawabnya.

Hanya saja, untuk memberikan efek jera bagi kades tersebut, pihaknya meminta kepada Pemda untuk memberikan sanksi bagi Kades yang bersangkutan, setidaknya sanksi administrasi untuk memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Kades yang lain.

“Kalau sanksi terserah Pemda,” tegasnya.

Ia mengakui, jika sebelumnya pihak jaksa sudah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi, seperti pemeriksaan bendahara maupun TPK Desa Aik Berik, pemeriksaan terhadap apartur desa itu sebagai tindaklanjut buntut aksi hearing dan laporan yang dilakukan oleh warga.

Sebelumnya, kasus tersebut bergulir dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa, bahkan sebelumnya warga Aik Berik sering mendatangi Kejari untuk mendorong jaksa mengusut laporan masyarakat tersebut. Karena memang dalam penggunaan APBDes tahun 2017 diduga tidak transparan oleh pemdes setempat. Banyak kejanggalan yang diduga dilakukan pemerintah desa. Salah satunya, banyak program diduga fiktif yang dimana proyek dengan anggaran besar tertera di APBDes, namun malah tidak trealisasi di lapangan. (jay/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Tak Pakai Helm, 16 Nyawa Melayang

Read Next

Belasan Ton Cabai Lombok Akan Dikirim ke Batam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular