Lahan Adat ‘Dirampok’, Warga Sambik Elen Siap Melawan

ABI/RADAR MANDALIKA DEKLARASI: Sejumlah warga Dusun Pegadungan, Desa Sambik Elen didampingi Advokat dan LSM siap untuk melawan, kemarin.

MATARAM—Ratusan warga Dusun Pegadungan, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan deklarasi siap melawan. Pasalnya sebanyak 80 hektare lahan adat warga setempat bakal dieksekusi beberapa oknum lantaran memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Padahal, lahan yang berada di lereng Gunung Rinjani itu sudah digarap secara turun temurun sejak 1950 silam.

Amaq Jumat, salah satu saksi hidup lahan itu menceritakan, pada Tahun 1950, dibuka sebuah lahan tanah yang sebelumnya hanya tanah tandus bebatuan oleh sekelompok masyarakat Sasak Bayan. Pembukaan lahan tersebut berhasil dan berdiri sebuah dusun bernama Barung Birak. Rata-rata setiap orang dari kelompok tersebut mendapatkan lahan seluas 1 hektare. Akan tetapi pada suatu waktu, terjadi sebuah bencana yang mengakibatkan masyarakat Barung Birak mengungsi meninggal tanah lahan mereka, namun tetap menggarap lahan itu melalui bertani. Kemudian pada 1984, terdengar isu di tengah masyarakat setempat bahwa ada sekitar 20 lebih orang dari Bali datang untuk membeli lahan tanah di kawasan tersebut, terutama di lahan yang pernah dibuka oleh masyarakat. Isu tersebut membuat resah masyarakat Barung Biak. Saat itu pula, terjadi sebuah kejanggalan. Dimana tanah di kawasan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat Barung Biak tiba-tiba bersertifikat. Pensertifikatan itu dilakukan oleh Camat setempat pada waktu itu, yaitu Raden Gita Kusuma atas nama anak-anaknya yang tercantum di sertifikat. Salah satunya Dende Dewi Trisna. Pembuatan sertifikat atas nama anak-anaknya itu ketika mereka masih berumur 6-8 tahun.

“Padahal tanah tersebut adalah termasuk tanah ‘aguman’ yang dibuka oleh masyarakat tahun 1950,” ujar Amaq Jumat.

Kemudian pada 1999, datang masyarakat Bali bermigrasi ke Bayan, terutama ke kawasan lahan yang sebelumnya pernah dibuka oleh masyarakat Barung Biak. Pada waktu itu kawasan tersebut sudah ditinggali kembali oleh masyarakat sekitar. Terjadi sebuah kerja sama antara masyarakat Bali dan warga setempat. Dimana apabila masyarakat Bali berhasil menggarap dan mengelola lahan menjadi sebuah tanah perkebunan, maka lahan akan dibagi dua sama-sama 50 persen kepemilikannya. Dan kerjasama tersebut membuahkan hasil. Berlanjut pada 2000-an, sebagian besar masyarakat Sasak Bayan yang memiliki lahan hasil kerjasama sebelumnya di kawasan tersebut menjual lahan mereka keada masyarakat Bali yang tinggal dan memiliki lahan di kawasan lokasi yang sama. Hampir rata-rata warga Sasak Bayan setempat ikut menjual lahan kecuali Amaq Jumat, Amaq Winadi, dan Amaq Suriah. Dalam transaksi jual-beli tersebut sudah menggunakan kwitansi,  serta ada saksi-saksi dalam transaksi tersebut. Di kawasan tersebut yang kini menjadi dusun Pegadungan, hanya Amaq Jumat, Amaq Winadi, dan Amaq Suriyah yang tetap bertahan tinggal di kawasan tersebut dan menjadi warga Dusun Pegadungan, bersatu padu dengan masyarakat Bali yang tinggal di sana. Sehingga mereka bertiga sangat dihormati dan ditokohkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan SPPT, pada tahun 2000-an ini juga masyarakat setempat sudah membayar pajak. Akan tetapi setelah tahun 2008 terjadi pemutihan, warga yang sebelumnya bayar pajak tidak keluar SPPT-nya. Tahun 2004 masyarakat Hindu Bali yang tinggal di Dusun Pegadungan memohon dan meminta izin untuk membuat tempat ibadah Pura dan sarana umum lainnya ke bapak Kadus (Amaq Sriyuni). Amaq Sriyuni dengan senang hati mengizinkan bahkan tanahnya yang seluas 35 are rela dihibahkan untuk pembangunan Pura dan sarana umum tersebut dengan bukti berupa berita acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Dusun, tanda tangan distempel. Pada akhirnya dibangunlah Pura seadanya di lahan milik Amaq Sriyuni sebelumnya. Sehingga pada 2009, atas inisiatif warga melakukan pendaftaran pensertifikatan tanah secara sporadik. Sehingga pada 2016, kepala desa yang dijabat oleh Lalu Alwan Wijaya yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Katur mengajak masyarakat melalui rapat desa untuk melakukan permohonan sertifikat dengan ikut Program Prona. Pada saat itu, petugas BPN sudah hadir dan hendak melakukan pengukuran sesuai pengajuan warga, akan tetapi dihadang oleh Bapak Raden Gita Kusuma (Mantan Camat) dengan alasan keberatan.  Akhirnya pengukuran batal, dan berkas pengajuan Program Prona hingga saat ini belum dikembalikan.

BACA JUGA  Kasus DBD Naik 50 Persen, Satu Meninggal

“15 Februari 2019 itu Ibu Dende Dewi Trisna bersama sejumlah petugas BPN datang dan melakukan pengukuran lahan. Itu dikuatkan dengan surat dari BPN Lombok Utara Nomor: 59/52-08-18.01.02/II/2019. Isi dari surat tersebut menyatakan bahwa lokasi Pura Awan Rinjani dan tanah masyarakat lainnya yang sudah dimiliki secara adat turun temurun disertifikat atas nama Dende Dewi Trisna,” paparnya.

Setelah saat itu, ketegangan pun muncul. Warga di atas lahan tersebut bereaksi dan mencari keadilan.

“Masyarakat di Pegadungan ini mencari hak mereka. Mereka lahir dan besar di sana. Kok tiba-tiba sertifikat itu muncul dan ingin merampok lahan itu,” sambung Eka Dana, Advokat yang mendampingi warga Pegadungan di Mataram, kemarin.

BACA JUGA  Revitalisasi Tiga Pasar Tunggu Kemendagri

Menurut Eka, Dende Dewi Trisna dan sejumlah oknum pemilik sertifikat itu sudah merampas hak masyarakat adat setempat. Sebab lahan itu sudah digarap secara turun-temurun. Sehingga menurut undang-undang yang berlaku, masyarakat lah yang berhak atas lahan itu.

“Kami dari Advokat dan gabungan LSM akan mengawal kasus ini sampai masyarakat menang atas lahan itu,” tegasnya.

Selain Eka Dana, beberapa ormas lainnya juga sepakat membantu 80 KK di kawasan itu. Seperti dari Jaman NTB, Forum Rakyat Bersatu, serta Forum Kerukunan Adat Nusantara. (abi)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

38 Jamaah Muhsinin Terbang 4 Desember

Read Next

PDIP-PKS Bulat Usung Djohan Sjamsu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular