Masa Depan Anak Ikut “Pendek”

Pemerintah Lombok Tengah (Loteng) punya tugas berat. Ini disebabkan karena masih banyak ditemukan kasus stunting atau kerdil. Akibatnya, masa depan anak terancam. Data yang diterima, Loteng masuk dalam  zona hitam atau black zone dalam kasus ini. Lantas apa yang dilakukan pemerintah?

………………………………………………………………

SALAH satu tantangan yang harus dihadapi Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT dan Wakil Bupati, HL Pathul Bahri adalah kasus stunting (tumbuh pendek, Red). Sebab, kasus stunting merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dampaknya menimbulkan risiko penurunan kemampuan produktif suatu bangsa. 

Masalah sebenarnya, bukan pada tubuh yang pendek, akan tetapi jika seseorang terkena stunting proses lain di dalam tubuh akan terhambat. Termasuk pertumbuhan otak yang berdampak pada kecerdasan. Ini yang mengkhawatirkan.

Apalagi Loteng masuk dalam 10 kabupaten di Indonesia yang masyarakatnya banyak mengalami stunting. Kondisi gagal tumbuh pada balita itu disebabkan akibat kekurangan gizi kronis. Sehingga anak tumbuh pendek.

Dengan kondisi ini, memang bisa membahayakan. Terlebih kekerdilan itu tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik saja. Namun juga menghambat pertumbuhan otak yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas kepada balita yang menderita itu. 

Dari data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng sendiri, jumlah balita yang diserang penyakit stunting itu masih sangat tinggi.  Namun, meski demikian pemerintah daerah dinilai masih belum fokus untuk mengentaskan penyakit tersebut.  

Pokja TKPKD Loteng, Saiful Muslim menilai bahwa pemerintah daerah masih belum fokus menangani stunting. Buktinya, anggaran yang digelontorkan hanya sekitar Rp 1, 2 miliar tahun 2019. Itu pun ada di Badan Ketahan Pangan. Beda dengan pemerintah pusat. Dimana anggarannya mencapai Rp 50 miliar.

Saiful menjelaskan,  anggaran tersebut dititip di sejumlah instansi. Seperti Dinas Kebersihan untuk program air bersih dan sanitasi sebesar Rp 12 miliar. Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) untuk program rehab rumah sebesar Rp 15 miliar.  Dinas Kesehatan sebesar Rp 10 miliar, Dinas PUPR Rp 8,6 miliar untuk air bersih, Badan Ketahanan Pangan Rp 500 juta dan KB 2,2 miliar. Belum lagi di Dinas Sosial untuk program KUBE sekitar Rp 2 miliar.

“Sehingga total keseluruhan anggaran tahun 2019, baik dari DAK maupun APBD II sekitar Rp 51,2 miliar,” bebernya.

Kemudian, selain minimnya anggaran yang diberikan Pemda, program stunting juga belum fokus mengena pada keluarga sasaran. Itu disebabkan belum adanya data by name by adress. Buktinya, Pemda hanya fokus di 10 desa yang terkena stunting. Artinya, pemda hanya fokus di desanya, bukan orangnya.

BACA JUGA  Pemilih Banyak yang “Buta”

“10 desa itu, desa Mantang, Sukadana, Mertak, Banyu Urip, Selong Belanak, Mekar Sari, Sukaraja, Marong, Dakung dan Teratak,” tuturnya.

Disatu sisi tegas Saiful, dari data Kementrian Kesehatan jumlah penderita stunting di Loteng sekitar 37 ribu atau 39,1 persen dari 96 ribu dari umur 0-5 tahun. Sedangkan, data tahun 2018 mencapai 31,05 persen atau 30 ribu dari 97 ribu anak. “Memang dari data tersebut terjadi penurunan hingga 8 persen. Tapi, capain itu dikarenakan anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat yang besar. Kalau Pemda masih minim,” ujarnya.

Sebaliknya juga kata Saiful, kalau data dari dinas Kesehatan Provinsi NTB, jumlah penderita stunting dengan kategori balita mencapai 17.462 anak atau 24.43 persen dari totol penderita 71.469 anak.

Menurutnya, gizi buruk dan stunting menjadi salah satu fokus isu yang terus disuarakan Pemkab Loteng kedepanya.   Pasalnya,  hampir puluhan ribu anak yang masil belita sekarang mengalami gagal tumbuh dan persoalan gizi. Artinya,  anak –anak tersebut sekarang diserang penyakit itu.  Oleh karena itu,  pemeritah daerah dari sekarang harus melakukan perhatian penuh pada penyakit stunting tersebut. 

 “Asupan gizi yang baik harus dimulai sejak di dalam kandungan,” ujarnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Kesehatan Loteng, H Omdah mengatakan, penanganan kasus stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah tahun ini.  Meski penyakit stunting ini cendrung menurun dari tahun ketahun, pasalnya pada tahun 2013 angka stunting kita mencapai 47,8 persen. Namun pada tahun 2018 lalu mengalami penurunan menjadi 31,08 persen, tetapi tetap saja menjadi masalah besar yang harus diatensi.

Sehingga, segala program penanganan stunting harus ini sinergi dengan program nasional dari pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.  Sebab kebanyakan masyarakat yang mengalami stunting adalah masyarakat yang memang tergolong miskin. 

“Makanya kita harus melakukan pencegahan dengan mulai dari penanganan bayi stunting, penyuluhan pada remaja calon ibu, dan juga yang memiliki keturunn seperti itu,” katanya.

Untuk menangani stunting tersebut, pihaknya bersama dinas terkait juga akan melakukan pendataan kembali status gizi masyarakat untuk mengetahui kualitas kesehatan terutama dari tingkat gizi masyarakat. 

Bahkan saat turun,  dari remaja calon ibu, berikan intenfensi dan diberikan tablet besi, dan pencerdasan tentang menjaga kesehatan reproduksi, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga pendampingan persalinan.  Omdah mengaku, bahaya stunting pantut untuk diwaspadai. Hal ini karena dampaknya buruk pada anak. Secara fisik tumbuh kembang tidak seimbang, seperti tingginya di bawah normal  atau lebih pendek, kemampuan intelektualnya rendah, dan saat dewasa berpotensi ada gangguan metabolisme. Seperti diabetes dan hipertensi, serta gangguan metabolisme lain. 

BACA JUGA  Dewan Baru, Jangan Sengsarakan Rakyat!

“Kasus stunting merata ada di setiap desa. Kami belum bisa simpulkan dimana penyakit itu kami temukan,” tegasnya.

Diharapkan, dengan dikeluarkan pearturan bupati nomor 51 tahun 2018 tentang percepatan pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu tidak lepas sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif namun akan mengurangi jumlah penyakit setunting kedepanya.

 “Perbup ini bentuk kami serius dalam penanganan stunting,” terangnya.

Untuk penanganan stunting itu, tahun ini tetap menjadi program proritas dari dinas kesehatan Loteng.  Buktinya, Buktinya, tahun ini untuk mencegah penyakit itu, Dikes Loteng telah menganggarkan sebanyak Rp 750 juta guna melakukan pencegahan.

Terpiash, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Loteng, H Muliardi Yunus menyatakan, pihaknya juga ikut terlibat dalam penanganan stunting.   Bahkan sebanyak 10 desa yang terdikiasi terserang stunting sudah dicanangkan menjadi kampung KB tahun ini.  Hal itu dilakukan, dengan menggarap program Kampung KB di wilayah-wilayah terbelakang  tersebut dinilai akan mencegah stunting tersebut.

10 desa itu, Desa Marong, Sukaraje Kecamatan Praya Timur,  Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah,  Mantang Batukliang,  Tratak Batukliang Utara, Sukadane, martak Kecamatan Pujut,  dan Banyu urip, Mekar Sari, Selong Belanak Kecamatan Praya Barat.

 “Jadi dalam kampung KB ini mulai dari remaja sudah diperkenalkan dengan stunting,” tegasnya.

Dia menegaskan, dengan dicanangkan 10 desa stunting ini. Artinya jumlah kampung KB akan bertambah. Sebab untuk tahun 2017 setidaknya ada 12 desa yang sudah menjadi Kampung KB.  Dinataranya Desa Aik Mual,  Desa Pejanggik, Selong Belanak, Sukarara, Pagutan, Karang Sidemen, Jango, Sengkerang, Lendang Are, Bilebante, Rambitan, Darek dan Desa Mertak.  

“Begitu pula dengan bantuan untuk kampung KB ini tentu akan bertambah 1 Miliar tahun ini. Sebab anggaran dalam satu unit kampung KB sebanyak Rp 100 juta,” ucapnya.

Di samping itu, Sekda Loteng, HM Nursiah menambahkan, dalam penanganan stunting itu,  Pemkab telah mengeluarkan peraturan bupati nomor 51 tahun 2018 tentang percepatan pencegahan dan penanganan stunting. Adanya perbup penanganan stunting ini, membuktikan bahwa Pemda serius dalam menangani permasalahan yang terjadi. Bahkan Perbup ini juga atas dasar pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan peraturan peresiden (Perpres) nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi maka perlu percepatan pencegahan penanganan stunting.

“Dengan Perbup maka jangan diragukan lagi bagaimana upaya kita dalam menangani penyakit stunting ini,” kata Sekda.

Diakuinya bahwa berbagai cara harus bisa dilakukan dalam menangani penyakit kerdil itu, termasuk dengan menggalakan posyandu yang merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal itu dilakukan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat pencegahan angka kematian ibu dan bayi. Percepatan penanganan stunting juga harus konvergenetif, sinergi, dan kolaboratif.

“ Pada intinnya dalam menangani stunting harus bertindak cepat dan akurat,” jelas dia.(jay/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

NTB Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

Read Next

Lapor, Mutu Pendidikan NTB Rendah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular