Peluang Emas untuk Honorer K2 Loteng

H Moh. Nazili ( JAYADI/RADAR MANDALIKA )

Pemkab Loteng Mulai Rekrutmen P3K

PRAYA-Pemkab Lombok Tengah merespons perintah pemerintah pusat untuk melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Langkah ini diambil mengingat dengan keluarnya warning atau peringatan dari pusat. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama kabupaten/kota di tingkat provinsi belum lama ini.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng), H Moh. Nazili mengatakan, Pemkab sudah setuju dengan perekrutan P3K itu.  Bahkan pihaknya sejak Sabtu (16/02) hingga Minggu (17/02) selama dua hari, Pemkab telah membuka untuk perekrutan.  Sejak itu, sebanyak 700 lebih honorer K2 yang mendaftar. 

“Tapi kami rencananya hanya menerima 150 orang sesuai dengan kemampuan APBD kita.   Kalau lebih dari itu, Pemkab tidak mampu untuk memberikan gaji,” terangnya kepada media, kemarin.

Nazili menyampaikan, sebelumya pihaknya tidak setuju, karena masih memikirkan untuk menggaji mereka.   Namun, semua kabupaten/kota melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi NTB serta hasil koordiansi dengan pemerintah pusat tentang penganggaran dan regulasinya. Sehingga pendaftaran untuk P3K khusus dari honorer K2 akan dilakukan. 

BACA JUGA  BPKP Akan Turun Cek Alsintan Dinas Pertanian

“Iya harus bagaimana lagi,  ini merupakan perintah dari pemerintah pusat.   Paling tidak kami harus menyiapkan anggaran Rp 4 miliar untuk  menggaji 150 orang gelombang pertama ini,” bebernya.

Nazili mengaku, rencanaya Pemkab akan membuka perekrutan P3K ada juga untuk gelombang kedua.  Tahapan pertama dikhususkan untuk honorer yang tercatat sudah menjadi K2. Dan selanjutnya, untuk tahapan kedua akan dilaksanakan selesai pelaksanaan pemilu. Dimana pada gelombang kedua akan dibuka untuk umum. 

“Ini nantinya terbagi dalam dua tahapan sesuai dengan amanat PP 49,” jelasnya.

Untuk perekerutan P3K ini, memang sedang ramai dibahas oleh semua kabupaten/kota.  Sebab, semua mengeluh dan sangat keberatan jika gaji P3K harus dianggarkan dari APBD dan setara dengan ASN.  Apalagi, Pemkab juga belum menganggarkan untuk rencana gaji P3K tersebut. Kebijakan tersebut dinilai mendadak. Tapi memang harus bagaimana lagi.

BACA JUGA  Dukung Operasi KEK Mandalika, Pemkab Perbanyak Event

Menurutnya, untuk P3K besaran gaji akan disesuaikan dengan ijazah, misalnya untuk golongan 3A, maka ijazah minimal S1. Itu minimal gaji pokoknya Rp 2,8 juta. Ditambah tunjangan beras segala macam, jadi sekitar Rp 2,8 hingga 3 juta.(jay/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Petani Garam Banting Setir

Read Next

Pembangunan Huntap Kok Lamban?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular