Pembebasan Lahan Dam Mujur Butuh 600 M

JAYADI/RADAR MANDALIKA RAPAT: Pemkab bersama dengan Pemdes Lelong melaksanakan rapat untuk solusi pembangunan DAM Mujur, Kamis (28/11).

PRAYA-Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Moh. Suhaili FT angkat bicara soal pembangunan Dam Mujur. Kepada media, Suhaili mengatakan pemerintah daerah sangat mengharapkan pembangunan Dam Mujur bisa segera dilakukan.  Meski demikian, pihaknya juga harus sadar untuk mewujudkan pembangunan Dam Mujur Kecamatan Praya Timur  tersebut bukan perkara mudah. Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan pembebasan lahan yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar.

“Kalau anggaran untuk pembebasan lahan ini hanya dibebankan pada pemerintah daerah saja. Tentu tidak mampu untuk menanggung dengan dana itu.  Lihat saja PAD kita sekarang baru berjumlah Rp 200 miliar lebih,” bebernya.

Suhaili menegaskan, seharusnya karena ini merupakan program pusat, untuk anggaran pembangunan fisik Dam Mujur sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.   Sedangkan untuk anggaran pembebasan lahan dilakukan menggunakan pola sharing, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Tidak malah hanya diberikan tugas pada Pemkab atau pemerintah provinsi saja.

BACA JUGA  Pemkab Loteng Gelar Safari Ramadan

“Pembangunan Dam Mujur tergantung pusat saja. Kalau tahun ini kata mereka pasti akan dibangun. Tapi asalkan pemerintah pusat membantu kita dalam membebaskan lahan juga,” jelasnya.

Ia mengaku, sebenarnya pihaknya dari pemerintah kabupaten siap menunggu perintah sesuai dengan keputusan pusat dan provinsi untuk memenuhi sharing anggaran pembangunan Dam Mujur.  Namun hingga saat ini, belum ada ketentuan terkait dengan jumlah dana sharing untuk pembebasan lahan Dam Mujur tersebut.

 “Karena seluruh biaya pembebasan lahan Dam Mujur semuanya dibebankan kepada PAD kita maka belum mampu. Tetapi untuk dana shering kita siap,” tegasnya.

Dengan persoalan ini, pihaknya pemerintah bukan tidak memikirkan agar pembangunan Dam Mujur dapat dibangunan.  Tapi, saat ini pemerintah sedang memikirkan atau berkosultasi tentang bagiaman dengan anggaran pembebasan lahannya.  Belum lagi, dengan tuntutan masyarakat yang terdampak pembangunan harus dipikirkan juga.  “Tuntutan masyarakat yang terdampak perlu kita pikirkan. Karena sebagai pemerintah tidak boleh mesengsarakan masyarakatnya. Kami juga meminta jangan pembangunan DAM Mujur ini sebagai bahan komoditi guna menyalahkan orang lain,” ucapnya.

BACA JUGA  Desa Harus Siapkan Konsep Pembangunan

Menurutnya, sebenarnya jika hasil PAD kita tinggi, tentu pembangunan DAM Mujur ini menjadi hal yang mudah sekali.  Hanya saja, PAD kita masih belum mampu.  Namun, kemungkinan kedepannya PAD kita akan bertambah dari pembangunan yang sedang berlangsung saat ini.

 “Sebenarnya kita sedang mengarah kesana. Tapi saat ini sedang berproses. Kalau PASD kita tinggi bukan hanya DAM Mujur. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentu kami akan bangunkan,” tegasnya.(jay/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

ICW Sebut Logika Istana Menyesatkan

Read Next

Cerita Supriandi Penjual Thai Thea di Mataram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular