Pengawasan, Masyarakat Masih Apatis

SOSIALISASI: Para tokoh masyarakat saat mendapatkan penjelasan bagaimana pengawasan dan alur pelaporan Pemilu 2019, kemarin. ( MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA )

LOTIM – Hawa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, semakin menghangat. Namun dalam hal pengawasan, masyarakat dinilai masih apatis. Karena itu kemarin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Timur (Lotim) melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati disela-sela sosialisasi di Gedung Juang Selong Lotim mengatakan, Pemilu adalah tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab penyelenggara saja. Tujuan sosialisasi ini, agar masyarakat dan semua pihak terkait lainnya memahami tugas pengawasan. Terutama, pengawasan terhadap proses kampanye yang saat ini sedang berlangsung.

“Harapan kami, masyarakat dapat memahami seutuhnya, terkait tugas pengawasan,” terangnya.

Lanjut Retno, tidak saja masyarakat turut mengawasi di lapangan. Tetapi juga berperan aktif dalam melaporkan, bila menemukan pelanggaran Pemilu. Baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana pemilu.

BACA JUGA  Ribuan Wisatawan Singgah di Lombok

Diketahui sejauh ini sambung Retno, penindakan masih hasil kerja pengawas. Kesan masyarakat sangat pasif. Disamping itu, masyarakat juga kurang paham alur pelaporan. “Rata-rata masyarakat belum paham alur pelaporan. Makanya, lewat kegiatan ini, menyeragamkan pemahaman,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, selain Bawaslu akan menyentuh tokoh yang ada untuk memberikan pemahaman, juga akan menyentuh segmen lain seperti mahasiswa, dan pemuda.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan, tanggungjawab kelancaran Pemilu, bukan menjadi tanggungjawab penyelenggara saja, tapi kita semua,” tandasnya.

Disinggungnya hasil pantauan Bawaslu bersama jajaran selama kampanye berlangsung, masih ditemukan peserta Pemilu tidak taat aturan. Terutama, dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), yang difasilitasi oleh penyelenggara. Padahal, titik pemasangan APK dan bahan kampanye, sudah melalui kesepakatan bersama. Tidak saja penyelenggara, tapi juga peserta Pemilu. “Soal komplain kenapa Lombok Timur tidak seperti daerah lain soal pemasangan APK, saya tegaskan kami tidak mengurus daerah lain. Yang kami urus, bagaimana penegakan aturan di Lombok Timur,” pungkasnya. (fa’i/r3)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Pembangunan Huntap Kok Lamban?

Read Next

Dokumen Lelang Appraisal Belum Lengkap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular