Pengawasan TKA Terkendala Anggaran

Ahmad Rohadi/Radar Mandalika Furqan

KLU—Ratusan tenaga kerja asing (TKA) diketahui bekerja di Lombok Utara. Tapi sayangnya, pengawasan terhadap keberadaan TKA masih lemah. Utamanya pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMP2TSP) Lombok Utara.

Kabid Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja PMP2TSP Lombok Utara, Furqan mengakui, lemahnya pengawasan TKA karena tidak adanya dukungan penuh anggaran yang disiapkan daerah. Bahkan, anggaran pengawasan yang beberapa kali diajukan namun tidak pernah disetujui. “Kami sudah ajukan Rp 200 juta tapi dicoret, sehingga anggaran pengawasan tahun ini dan tahun sebelumnya tidak ada,” ujarnya.

Padahal, pengawasan TKA sangat penting untuk memantau langsung jenis pekerjaan yang dilakukan. Serta berapa jumlah pasti TKA yang bekerja di satu wilayah Kabupaten Lombok Utara, seharusnya menjadi ranah pengawasan kabupaten. Hanya saja hal ini tidak dilakukan pihaknya di kabupaten akibat tidak adanya dukungan anggaran.

“Kalau provinsi ada program pengawasannya, karena ada TKA yang harus mereka awasi. Yakni TKA yang bekerja antar wilayah kabupaten,” ujarnya.

Data Dinas terkait untuk jumlah TKA sejak tahun 2017 mencapai 167 orang. Tahun 2018 turun menjadi 163 orang. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan drastis dengan jumlah yang tersisa TKA hanya 37 orang. Angka temuan TKA yang tersebar di Lombok Utara ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, serta dengan melihat jumlah yang membayar retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ke kas daerah.

Dimana data yang tercatat ini merupakan jumlah TKA yang berada di satu wilayah kerja atau hanya bekerja di Kabupaten Lombok Utara.

Sementara, terkait dengan realisasi pendapatan dari izin IMTA tahun 2019 diakuinya sangat rendah. Dari target Rp 2,5 miliar, capaian baru di angka Rp 625 juta. Untuk TKA yang bekerja di Lombok Utara sejauh ini diketahui bekerja sebagai instruktur diving maupun GM. Sementara untuk pekerja buruh ata staf biasa tidak diizinkan untuk menggunakan TKA. “Kalau staf biasa kita punya banyak tenaga lokal,” bebernya.(dhe)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
BACA JUGA  Banyak Desa Lelet Ajukan Pencairan DD

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Investasi Pengolahan Ikan Masih Dibahas

Read Next

Mutasi Terkesan Ada Kepentingan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular