Perbedaan Harga Lahan Bypass Dipertanyakan

IST/RADAR MANDALIKA MELINTAS: Seorang pengendara sepeda motor tengah melintas di salah satu titik lokasi yang bakal dijadikan jalan Bypass BIL-Mandalika di Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, kemarin.

Pemdes Minta Tim Beberkan Alasan Penentuan Harga Lahan

PUJUT—Tim appraisal telah melakukan penentuan harga lahan untuk Bypass BIL-Mandalika. Namun diketahui masih banyak warga di beberapa desa yang menolak harga lahan sesuai dengan kajian tim appraisal. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga yang sangat mencolok. Sehingga indikator penentuan harga yang digunakan tim appraisal sejauh ini masih dipertanyakan pemilik lahan. Sebab, ada banyak titik lahan yang lokasi, jenis dan tingkatan strategis lahannya sama. Akan tetapi, dari kajian penetapan harga tim appraisal, harganya jauh berbeda. Angkanya pun cukup mencolok, dari kisaran Rp 3 hingga 8 juta lebih. Atas permasalahan ini, Pemdes setempat meminta agar Pemkab dan tim appraisal membeberkan alasan perbedaan harga tersebut.

“Belum saya update jumlah warga yang belum setuju dengan harga pembebasan yang dipaparkan tim appraisal itu. Tapi info dari pak Kadus Lamben sekitar 10 orang,” aku Kades Segala Anyar, Muksin saat dikonfirmasi di kantornya, kemarin.

Dikatakan, sejauh ini secara spesifik dirinya belum mengetahui alasan mendasar 10 warganya tersebut menolak harga lahan yang ditetapkan tim appraisal. Karena sebelumnya Pemdes sudah ada upaya sosialisasi dan menjalankan proses dan tahapan pembebasan lahan. Namun demikian, agar tidak berlarut ke depan Pemdes akan mengupayakan penyelsaian bersama. Di samping itu, saat ini pihaknya masih menunggu upaya yang akan dilakukan Pemkab terhadap semua ini sesuai dengan batas waktu 14 hari setelah hasil kajian tim appraisal keluar beberapa hari lalu.

“Saya yakin akan ada titik temu, warga juga setuju pembangunan jalan Bypass tersebut. Tapi soal apa yang dipertanyakan 10 orang pemilik lahan di Dusun Lamben itu, Pemkab yang punya kewenangan,” jelasnya.

Kades dua periode ini juga menjelaskan, untuk di desanya ada 61 warga yang lahannya terkena dampak pembebasan lahan. Semua itu katanya, berada di Dusun Lamben dengan kisaran harga pembebasan sekitar Rp 27 hingga 40 juta lebih per-arenya. Sehingga, dari data ini diketahui sebagian besar pemilik lahan sudah sepakat dan tidak mempersoalkan harganya.

Demikian juga disampaikan Ketua BPD Segala Anyar, Ahmad Zaini. Terhadap persoalan tersebut dirinya tidak mau terlalu jauh mengomentarinya karena itu bukan ranah BPD untuk menanggapi. Terlebih Pemkab sebelumnya telah membuat satgas percepatan pembebasan lahan. Selain itu, secara langsung juga pemilik lahan tidak ada yang menyampaikan aspirasi ke pihaknya. Hanya saja, selaku perwakilan dari masyarakat secara umum ia sangat berharap agar Pemkab dan Pemdes punya kreatifitas untuk memfasilitasi pemilik lahan terkait tuntutan mereka. Artinya, jangan sampai karena ada yang belum setuju memunculkan opini publik bahwa ada masyarakat Segala Anyar yang menghambat pembangunan Bypass BIL-Mandalika. Terlebih pemerintah pusat memberikan batas pembebasan lahan untuk Bypass sampai akhir tahun ini. Tahun depan sudah mulai pembangunannya.

BACA JUGA  Sengkerang Tata Lingkungan

“Secara langsung tidak ada keluhan yang kami terima. Namun dari informasi ada 10 pemilik lahan yang belum setuju mengenai harga. Itupun dikarenakan ada perbedaan yang mencolok antara pemilik yang satu dengan lainnya. Dimana titik lahan yang lokasinya sama (bersandingan), jenis lahan dan tingkatan strategis lahannya sama tapi harganya berbeda,” beber mantan aktifis pergerakan era-98 ini.

Oleh karena itu, BPD juga berharap agar tim appraisal dan Pemkab bisa menjelaskan secara detail alasan perbedaan tersebut karena cuma itu saja yang dipertanyakan pemilik lahan. Agar ketidaksetujuan pemilik lahan ini tidak berlarut-larut. Selain itu, adanya miskomunikasi antara pemilik lahan dengan Pemdes serta Pemkab tidak membias. Sebab menurut Zaini, pada intinya masyarakat tidak ada yang tidak setuju.

“Pemdes silakan panggil saja nama-nama warga yang tidak setuju itu. Mohon kehadiran Pemkab atau tim appraisal menjelaskan alasan perbdaan itu,” pinta pria yang juga Ketua Forum BPD Lombok Tengah ini.

Kades Sengkol, Satria Wijaya Sarap juga mengaku hal yang sama. Katanya, di desanya juga dijumpai ada lima pemilik lahan yang belum setuju harga pembebasan lahan yang dikeluarkan tim appraisal tersebut. Dimana, pemilik lahan tersebut ada di Dusun Junge. Untuk diketahui, di desanya juga sekitar 25 sampai 30 hektare (Ha) yang akan dibebaskan. Masing-masing pemilik memiliki lahan berkisar sekitar 35 are. Dari hasil kajian tim appraisal, harga per-are sekitar 27 sampai 37 juta. Selain itu dari luas lahan tersebut dan dari lima pemiliknya, kini luas yang belum disetujui harganya sekitar 1 Ha. Adapun alasan lima pemilik lahan tersebut tidak setuju beber Satria, sama dengan pemilik lahan yang ada di beberapa desa yakni soal adanya perbedaan harga yang mencolok antara pemilik yang satu dengan lainnya. Padahal lokasi lahan sama. Terhadap persoalan ini, pemilik lahan pun mempertanyakan perbedaan itu dan meminta agar disamakan dengan sandingannya. Selain itu, dari laporan masyarakat juga ada kasus lain. Seperti yang terjadi atas lahan yang ada di dekat SDN Tonjer yang letaknya di pinggir jalan raya. Dimana, harga dari tim appraisal tidak sesuai dengan harga lahan sekitar. Diketahui, pemilik lahan sebelumnya membeli lahan seharga Rp 50 juta. Akan tetapi, dari hasil tim appraisal, harganya sebanyak Rp 36 juta.

BACA JUGA  Pemuda Pujut Sisir Sampah Pantai Mawun

“Itu dari laporan masyarakat. Sehingga terkait pembebasan lahan ini kami di desa berharap tidak ada yang merasa dirugikan dengan sistem ini,” terangnya.

Kades baru ini juga mengutarakan, Pemdes berharap hendaknya penentuan harga lahan tidak ada perbedaan ketika objek atau letak dan strategisnya lahan tersebut sama. Ini ia sampaikan agar pembangunan secepatnya berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian tim appraisal harus dapat mejelaskan alasan adanya perbedaan ini kepada para pemilik lahan itu. Karena mesti dirinya bagian dari Satgas pembebasan lahan, jika terkait penentuan harga tidak bisa ikut campur. Karena pemilik lahan juga langsung berurusan dengan tim appraisal. Untuk itu, apa yang menjadi permintaan pemilik lahan ini ia berharap sekiranya bisa direalisasi oleh tim appraisal. Agar pihaknya di desa tidak bingung seperti ini. Karena diakuinya setiap hari pemilik lahan yang belum setuju ini selalu mempertanyakan hal tersebut.

“Kalau kami, Pemdes selama ini sudah bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Salah satunya sosialisasi dan pengukuran dan lainnya telah turun bersama. Intinya pemilik lahan semua sepakat dengan pembangunan, tapi itu tadi,” ujarnya.

“Waktu musyawarah pembentukan ganti rugi itu tidak kita dijelaskan juga secara gamblang alasan pemilik lahan,” sambungnya.

Dari informasi yang dihimpun Radar Mandalika, dari tujuh desa yang bakal dilintasi sebagai pembangunan jalan Bypass BIL-Mandalika itu diantaranya Desa Tanak Awu, Ketara, Segala Anyar, Sengkol, Sukadana, Pengengat dan Desa Mertak, puluhan pemilik lahan yang belum setuju dengan harga lahan yang dikeluarkan tim appraisal. Sebagian besar itu ada di Desa Ketara, Segala Anyar, Sengkol dan Desa Tanak Awu. (tar)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Camat Minta Kades-BPD Ungga Berdamai

Read Next

Ciptakan Desa Bersih, Batujai Tata Lingkungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular