Pusat “Kirim Penyakit” untuk Daerah

Perintah pemerintah pusat untuk semua daerah agar melakukan perekruten, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Nampaknya, menjadi musibah besar bagi semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota di tanah air. Termasuk juga bagi Nusa Tenggara Barat (NTB). Semua kabupaten/kota dibuat pening oleh perintah pemerintah pusat. Yang jadi pokok dasar pertimbangan, sumber anggaran untuk pengajian diambil dari mana?

……………………………………………………..

SEMUA pemerintah kabupaten/kota di NTB kompak memberikan jawaban yang sama, dalam perekrutan P3K ini. Nyaris semua pemerintah daerah memberikan alasan yang sama, dengan beranggapan ini pemerintah pusat “mengirimkan” penyakit untuk semua daerah. Harusnya, untuk penggajian pemerintah pusat sudah memikirkan sumber anggaran melalui APBN. Tidak lagi memaksa daerah menyelsaikan pasca dilakukan rekrutmen CPNS 2018 kemarin.

Tim redaksi Radar Mandalika pun menggali soal P3K ini. Merekam semua alasan daerah masih mempertimbangkan perekrutan ini semua. Di Lombok Timur, Surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sudah diterima Badan Kepegawaian dan Pengembanga Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) setempat. Surat tersebut, berkaitan dengan rekrutmen P3K. Rekrutmen P3K Lotim, masih terkendala anggaran. Sebab, surat diterima dari BKN, beberapa waktu lalu. Dilain pihak, anggaran sejak lama sudah ditetapkan.

Kepala BKPSDM Lotim, Muhamad Hairi menerangkan dalam surat itu jumlah K2 Lotim tertuang sebanyak 721 orang. Tapi setelah dilakukan kroscek data, ternyata jumlahnya sebanyak 654 orang. Jumlah tersebut, yang boleh mendaftar P3K tahap pertama.

“Kita tidak ada anggaran. Surat yang kami terima dari BKN pun, isinya hanya jumlah K2. Perintah rekrutmen tidak ada dalam surat itu,”

tegas Hairi, Sabtu lalu.

Hairi menjelaskan, oleh BKN menyerahkan sepenuhnya rekrutmen P3K ke BKPSDM. Pemerintah pusat, meminta rekrutmen dilakukan dua tahap. Tahap pertama, Februari ini dan tahap kedua Mei mendatang. Namun karena anggaran sudah lama ditetapkan, sehingga anggaran khusus P3K nihil.

Karena itu, BKPSDM semua Kabupaten/Kota di NTB, bersepakat melalui BKPSDM Provinsi, meminta pada pusat melakukan penundaan rekrutmen tahap pertama, karena soal anggaran.

“Memang mereka ngaku siap tidak digaji sampai APBD Perubahan nanti, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin kan orang lulus tidak digaji. Apalagi gaji dan tunjangan sama dengan ASN,” jelasnya.

Dia menyebutkan, BKPSDM sudah mengkonfirmasi ke pusat. Termasuk, sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), bahwa Lotim bisa rekrutmen P3K, bila sudah memasuki APBD perubahan. Sinyal BPKAD, saat APBD Perubahan sekitar bulan Oktober atau November 2019, bisa melakukan rekrutmen, terhadap tiga formasi yang diusulkan, yakni formasi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Kami sudah mengirim formasi ke pusat, dari anggaran perubahan bisa diserap tapi hanya 37 orang, sisa dari CPNS waktu lalu. Tahap kedua, baru bebas kita rekrut, melalui panitia yang kita akan bentuk nanti,” tuturnya.

Jika mampu melakukan rekrutmen P3K, dari 73 sisa CPNS, sebanyak 34 orang dari jumlah itu, bisa dicarikan celah gaji bersumber dari APBD Perubahan.  

“Sekali lagi, rekrutmen P3K ini, tergantung kondisi keuangan daerah. Beda dengan P3K pusat, mereka digaji dari APBN,” bebernya.

Sementara, Sekretaris BKPSDM Lotim, H Lalu Alwan Wijaya menambahkan kepada Radar Mandalika. Rekrutmen P3K ini, lebih banyak porsinya untuk guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga penyuluh pertanian, hanya 93 orang.

“Mestinya tahap pertama kita rekrutmen bulan Februari ini. Tapi tidak bisa serta merta, karena harus bentuk panitia,” jelas dia.

Sementara, untuk Kota Mataram P3K masih dipersoalkan. Masalahnya soal sumber anggaran untuk penggajian.  Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito menegaskan, sempat mempertanyakan sumber anggaranya ke pusat.

”Yang jelas petunjuknya seperti itu. Anggaran dari APBD,” katanya, belum lama ini.

Kemudian pola peyelesainnya oleh pusat sebelumnya pernah berjanji untuk mengundang dan membicarakan itu. Tetapi sampai sekarang belum ada, tiba-tiba surat datang untuk pengangkatan.”Petunjuk begitu, ia laksanakan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, mendadak untuk juklas-juknis baru diterima malam dan pendaftaran selama dua hari. Untuk pelamar P3K diklaim, rata-rata sudah siap, portal dibuka dan dicoba-coba tinggal menunggu.

Untuk sistem penganggaaran, kata Nelly menjalani segala konsekuensi kebijakan dari pusat menggunakan  APBD. Namun yang jelas semua ini berat.

“Anggarannya dari APBD, dibilang berat,ya berat,” ungkapnya.

Kemudian di Lombok Barat, Pemkab setempat tak sanggup memberikan gaji untuk P3K. Pasalnya, Pemkab mengaku tidak ada sumber anggaran. Terlebih lagi diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 10 miliar lebih untuk memenuhui gaji para P3K tersebut.

“Pada perinsipnya kalau dibebankan ke daerah tidak mampu,”

ungkap Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM), Hj Bq Indriyani, beberapa waktu lalu.

Diakuinya, Lobar sendiri memperoleh jatah formasi dari pusat sebanyak 289 formasi. Terdiri dari 55 penyuluh pertanian, sisanya sebanyak 234 untuk tenaga pendidik.

BACA JUGA  Warga Miskin Makin Sakit

Tak dipungkiri dengan jumlah formasi yang diberikan itu dirasa sangat diperlukan. Tertutama sekali dengan jumlah tenaga honor K2 yang masih cukup banyak di Lobar. terlebih lagi batas usia untuk pendaftaran sebulan sebelum masa pensiun.

“Masih kita evaluasi lagi dengan jumlah itu dengan kondisi yang sekarang, karena ada (K2) yang pindah ke provinsi dengan adanya P3D kemarin itu,” sambungnya.

Menurutnya dari hasil rapat terakhir dengan pihak Provinsi, belum berani melakukan perekrutan tersebut. Terlebih lagi belum keluarnya juklak juknis penerimaan.

Bahkan keluarnya regulasi Permenpan RB Nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K tersebut dirasa terlembat. Lantaran lebih dahulu keluar jadwal pendaftaran dan Formasi dari pada aturannya.

“Ini (Permenpan RB) belakangan keluar dari surat itu, formasinya duluan keluar,” sambungnya.

Pihaknyapun ragu bisa mengelar perekrutan P3K tersebut. Alasanya pengumuman rekrutmen itu keluar setelah anggaran APBD di ketok. Sedangkan untuk proses rekrutmen itu tidak pernah sama sekali dianggarkan. Kalaupun bisa kita gelar setidaknya Pemkab harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 miliar lebih untuk gaji. Hal itu belum termasuk tunjangan dari P3k tersebut, terkecuali tunjangan pensiun.

“Untuk pengajiannya juga tidak dianggarkan. Surat itu keluar setelah anggaran keluar,” ucap wanita berjilbab itu.

Meski demikian pihaknya masih menunggu konsultasi pihak provinsi dengan pusat terkiat rekrutmen tersebut. Mengingat kordinatoor untuk rekrutmen tersebut pihak Pemprov.

“Kita masih menunggu dari pusat,” imbuhnya.

Kondisi inipun diyakini hampir sama dialami oleh kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan dari hasil konsultasi yang dilakukan Sekda Lobar kondisi itu memang dialami sebagian besar daerah di Indonesia. Terkecuali untuk beberapa ibu kota yang memiliki anggaran yang besar. Serta harus merubah APBDnya.

“Kalau kita anggaran kurang mampu, dan waktu juga (merubahnya) kurang,” ucapnya.

Akhir pendaftaran rekrutmen P3K tersebutpun sudah berlalu pada 16 Februari lalu. Seperti diketahu P3K ini hampir setara dengan PNS. Baik penerimaan gaji maupun tunjangan. Hanya saja tidak memperoleh tunjangan hari tua (pensiun).

Meski demikian sebagian tenaga honor tertutama guru tidak terlalu berharap lebih dengan rekrutmen tersebut. Sebab hingga kini kepastian rekrutmen ini masih simpang siur di kalangan mereka.

“katanya sudah buka Cuma tidak ada info kejelasannya,” ujar Rabiatuladawia Guru SDN 1 Guntur Macan.

Selain itu P3K tersebut dirasa tidak mensejahterakan semua guru honor. Terutama sekali bagi honor yang sudah berpuluh tahun lamanya. Serta usianya melebihi diatas 50 tahun keatas.

“Teman-teman yang sudah dua puluh tahun keatas honor hilang harapan mereka. Karena P3k jatuhnya hanya kontrak tidak punya pensiunan,”

ujar Rabiatul.

Bagaimana tidak jika melihat usia, P3K tersebut sangat berpihak kepada honor yang baru masuk. Lantaran usia yang masih cukup lama menuju pensiun. Sedangkan bagi para tenga honor yang sudah usai menginjak 50 tahun tentu hanya dapat merasakan beberapa tahun saja, sebelum akhirnya memasuki masa pensiun dan tidak menerima tunjangan.

“Mana penghormatannya untuk yang sudah lama honor, mereka semangat mengikuti peraturan pemerintah yang minimal S1, mereka kuliah lagi. Kalau yang dibawah umur 35 masih ada harapan tapi yang diatas 35 sudah melewati batas ambang,” ujarnya.

Wanita berusia 35 tahun itu tidak terlalu beharap lebih dengan P3K tersebut. Dirinya mengaku sudah cukup bersyukur dengan dirinya masuk dalam tunjangan GTT dari Pemkab Lobar.

“Kita berharap tolong perhatikan guru-guru honor yang sudah mengabdi lama, jangan sampai dilupakan,” harapnya.

Untuk Pemerintah provinsi NTB mengaku membutuhkan anggaran Rp 257,8 Miliar setahun untuk menggaji P3K. Bahkan, berdasarkan perintah pemerintah pusat rekrutmen harua tuntas di April ini. Namun dipastikan, P3K di NTB dipastikan tak berjalan mulus. Lagi-lagi terbentur anggaran.

Untuk Pemprov sendiri dengan jatah 458 orang honorer butuh Rp 27 miliar lebih untuk gaji, belum termasuk pemerintah kabupaten/kota. Bila dikalikan gaji minimal per pegawai Rp 3 juta lebih per bulan, butuh dana Rp 21,5 miliar per bulan atau Rp 257,8 miliar per tahun. Itu belum kebutuhan uang tunjangan dan lainnya. Sehingga dana yang dibutuhkan uang akan sangat besar.

Pemda dipastikan kelabakan mengatur keuangan. Sebab, perubahan itu bukan penyesuaian anggaran karena tambahan dana masuk, tetapi merasionalisasi belanja yang sudah disahkan di APBD murni.

”Tahun ini kita juga sudah alokasikan dana untuk gaji pegawai yang baru,” jelas Kepala BKD NTB, Fathurrahman di Mataram, belum lama ini.

Data BKD NTB formasi P3K untuk Pemprov sebanyak 458 orang, terdiri dari guru eks K2 457 dan satu Tenaga Honor Lepas (THL)  penyuluh pertanian. Kemudian untuk Mataram 88 orang, Lombok Barat 289 orang, Lombok Tengah 1.250 orang, Lombok Timur 721 orang, Lombok Utara 78 orang, Sumbawa Barat  209 orang, Sumbawa 1.003 orang, Dompu 511 orang, Kabupaten Bima 1.885 orang dan Kota Bima 670 orang sehingga total semuanya  7.162 orang.

BACA JUGA  Libas Pengedar, Pengguna Hanya Korban

Terdiri dari guru 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang, dan penyuluh pertanian berdasarkan SK Kementan 440 orang. Mereka semua tersebar di masing-masing kabupaten/kota se-NTB.  “Selain masalah beban gaji, banyak daerah juga belum siap rekrut alasannya mepet,” katanya.

Fathurrahman menjelaskan, setelah menyerap masukan dari semua daerah menyimpulkan, Pemda akan meminta pusat menunda rekrutmen P3K tahap I 2019. Sebab, banyak Pemkab tidak siap melaksanakan dalam waktu dekat. Sebelum memutuskan, Pemprov akan berkonsutasi terlebih dahulu ke pusat mengenai pelaksanaanya.

Pemkab kata dia akan tetap melaksanakan tetapi dengan rentan waktu yang rasional. Sebab masalah data honorer masih banyak yang perlu diperbaiki. Sementara pengumuman dilakukan 8-16 Februari.

 ”Masalah waktu saja,” katanya.

Pemda menginginkan rekrutmen dilakukan sekitar bulan Juli kemudian penetapan pada September. Sehingga ada ruang di APBD Perubahan untuk mengalokasikan anggaran gaji. Ini bertujuan agar sejalan antara kepegawaian dan keuangan daerah.

Banyak hal harus dikonsultasikan ke pusat. Tidak hanya soal jadwal, namun juga masalah keuangan. Apakah memungkinkan anggaran diubah di tengah jalan, apakah ada dasar hukum untuk melakukan penyesuaian tanpa APBD Perubahan.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB,  Johan Rosihan mengatakan kalau pemerintah mau semua ada solusinya. Prinsip pembangunan saat ini kata dia Money folow program (anggaran mengikuti kegiatan). Selama ini, pemerintah selalu punya cara untuk menutupi kekurangan anggaran itu. Menurut politisi PKS itu, biasanya anggaran yang kurang dipertengahan jalan jarang terjadi apalagi jauh sebelumnya sudah diajukan oleh daerah.

“Kalau dari awal diajukan pasti terpenuhi untuk membayar,” katanya.

Sama halnya dengan rekrutmen P3K ini, dimana harus dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat. Apalagi P3K pada tahap I banyak diperuntukkan bagi eks guru sehingga nasib  mereka tidak digantung selama ini.”Kasian nasib mereka tidak jela,” katanya.

Di samping itu, untuk Lombok Tengah soal proses rekrutmen P3K belum dilakukan. Sikap ini dilakukan mengingat, Pemkab akan kelabakan untuk penggajian nanti. Jika mengharapkan sumber APBD, tetap tidak bisa mengatasinya. Hasilnya, rekrutmen tak bisa dilakukan segera.

Sekda Loteng, HM Nursiah menyampaikan, perekrutan P3K masih banyak pertimbangan. Yang paling utama soal anggaran.

“Saat ini pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran untuk itu, APBD tahun 2019 sudah diketok palu,” terang Sekda kepada media, pekan lalu.

Sekda menerangkan,  rekrutmen P3K seperti yang diinstruksikan oleh Kementerian BKN akan  sulit dilaksanakan kabupaten/kota.  Tapi  bila pemerintah pusat menggelontorkan dana perimbangan tambahan kemungkinan penerimaan bisa dilakukan.

“Sepertinya Loteng sulit untuk melakukan penerimaan ini,” jelasnya.

Menurutnya, dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K akan menimbulkan masalah baru bagi masing daerah.  Bukan hanya Loteng yang tidak mampu, namun rata-rata daerah lain juga  yang tidak mampu. Seharusnya, gaji dibiayai APBN sepenuhnya.

“Ya harus bagaimana lagi,  kami juga kebingungan,” jawabnya.

Sekda menambahkan, pihaknya berharap pemerintah pusat untuk mempertimbangkan rekrutmen PPPK ini, sebab pihaknya dari pemerintah daerah dengan posisi APBD sekarang masih belum mampu untuk memberikan gaji kepada mereka.  Sehingga,  kalau memang tetap dilakukan perekrutan agar semua gaji dibayarkan pemerintah pusat.

“Bukan saja anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen yang harus dialokasikan Pemda. Tetapi anggaran untuk menggaji, membayar tunjangan dan jaminan kesehatan,” jelas dia.

Yang terakhir, Lombok Utara juga menyampaikan hal yang sama oleh pemerintah setempat. Di sana dipastikan harus ditunda, pasalnya sampai dengan saat ini petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum dikeluarkan pemerintah pusat. “Kita tunda untuk pendaftaran seleksi hingga waktu yang belum ditentukan,” tegas Kepala BKD Lombok Utara Muhamad Najib kepada Radar Mandalika, belum lama ini.
Penundaan ini bebernya tidak hanya terjadi untuk kabupaten Lombok Utara, bahkan semua yang ada di seluruh Indonesia, sehingga prosesnya pun harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat atau Kemenpan RB selaku penyelenggara di tingkat pusat dalam rekrutmen P3K.

Namun demikian, Najib menyebutkan Lombok Utara mendapat jatah formasi yang sudah dipastikan untuk tenaga P3K dimana jelasnya untuk total keseluruhan Kouta Lombok Utara sebanyak 78 formasi. Dimana di antaranya 56 dari tenaga honorer K2 guru, dan 22 untuk tenaga penyuluh pertanian yang sampai saat ini belum diangkat sebagai pegawai negeri.

Untuk diketahui, di Kabupaten Lombok Utara terdapat 2.800 lebih tenaga honorer dari kalangan guru yang selama ini menunggu nasib lebih baik, dari kebijakan pemerintah, pasalnya tenaga honorer yang ada sebagian besar telah mengabdi cukup lama, hanya ada beberapa diantara mereka masuk dalam tenaga honorer K2, sehingga saat ini nasib tenaga honorer masih menggantung.
Sementara, salah satu tenaga honorer Fahrurozi menyampaikan harapan agar rekrutmen P3K dapat diberikan formasi lebih besar kepada Lombok Utara mengingat jumlah honorer cukup besar. Dijelaskannya tenaga honorer guru terutama saat ini sudah banyak usianya diatas 35 tahun yang artinya sudah tidak bisa lagi ikut dalam seleksi terbuka CPNS ke depan. Sehingga satu harapan pembukaan seleksi P3K dapat dijatah lebih banyak dan tidak membedakan golongan antara honorer K2 dengan yang bukan K2. (dhe/jho/fa’i/jay/win/cr-ton/r1)

Spread the love
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Bodak Tak Maju di Pilkada Loteng

Read Next

AirAsia Tidak Ada di Traveloka dan Tiket.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular