Sikap Pemprov Ditunggu

FOTO JHONI SUTANGGA/ RADAR MANDALIKA H Irzani dan TGH Ibnu Halil

Polemik Perubahan Nama Bandara

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB didesak segera mungkin menjalankan perubahan nama bandara sesuai SK Menhub Nomor PK 1421 tahun 2018, tentang perubahan nama Bandar Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandar Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM).

“Harus segera diganti nama bandara itu apapun alasannya,” tegas pihak yang pro, Irzani di Mataram, kemarin.

Terkait adanya penolakan, menurut Irzani tidak bisa dijadikan alasan apalagi sebenarnya mayoritas waga NTB justru mendukung. Jika masih terjadi hal-hal lain sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang.

“Kan kita ini di negara hukum,” tegasnya.

Petinggi NW ini mengaku, pihaknya masih menunggu sikap pemerintah NTB pekan depan. Sebab hasil audiensi bersama Forkopimda yang dipimpin Gubernur NTB, Zulkieflimansyah pemerintah meminta waktu satu minggu untuk membangun komunikasi, melakukan pendekatan kepada pihak yang masih menolak.

“Saat itu kami persilahkan. Karena itu tugas pemerintah. Tapi tetap kami tunggu hasilnya,” tegasnya.

Irzani belum mengetahui kenapa pemerintah lama memutuskan, padahal pihak yang menolak jumlahnya sedikit. Dalam hal ini pihaknya mengku akan mendalami alasan di balik semua itu, sembari menunggu sesuai waktu yang pemerintah minta.

“Kita sedang dalami. Mudahan minggu depan kita bisa dapat jawaban,” tuturnya.

Irzani mengajak warga NTB pada umumnya agar bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada. Jika ada komunikasi yang tersumbat sebaiknya duduk bersama siapapun yang menginisiasikan. Pihaknya juga sedang berusaha meyakinkan seluruh masyarakat bahwa bandara itu milik semua bukan milik Pemprov apalagi milik Pemda Loteng.

BACA JUGA  Inspektorat Audit Dana Porprov KONI

Bandara, lanjutnya aset vital milik negara yang seluruhnya menjadi ranah pemerintah pusat. Ia sendiri melihat wajar jika ada  keputusan yang disambut pro atau kontra. “Kita tunggu dulu hasil satu minggu kedepan. Setalah itu baru kita bersikap,”  tegasnya.

“Harga mati itu emosional. Teman-teman belum sadar apa itu harga mati. Apa yang kita perjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat lebih besar apapun akan kita lakukan,” katanya.

Sementara itu, suara penolakan muncul lagi. Anggota DPD Dapil NTB, TGH Ibnu Halil justru keras menolak pergantian nama BIL menjadi BIZAM. “Saya tolak pergantian nama bandara. Pergantian nama tersebut telah menimbulkan kisruh di masyarakat,” tegasya di Mataram seperti rilis diterima Radar Mandalika, kemarin.

“Sangat disayangkan apa yang terjadi sekarang, saling kecam diantara kedua belah pihak. Maka itulah yang menyebabkan saya menolak,” tambahnya Tuan Guru Halil.

Katanya, pergantian nama BIL sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan RI, namun karena terjadi polemik maka pelaksanaan keputusan tersebut ditunda sementara waktu.

BACA JUGA  Dipeluk Jokowi, Qori Syamsuri Firdaus Terharu

Surat permohonan gubernur yang ditujukan kepada DPRD Provinsi NTB untuk memberi rekomendasi atau dukungan kepada Menteri Perhubungan terkait keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018, menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak setuju dan setuju dengan turun aksi di kantor DPRD NTB dan di kantor Bupati Lombok Tengah, beberapa hari yang lalu.

“Perlu ada kajian mendalam terkait pergantian nama bandara dan meminta pihak yang terkait mempertimbangkan keputusan tersebut,” serunya.

Untuk itu pergantian nama bandara, Tuan Guru Ibnu Halil meminta pihak terkait untuk mempertimbangkan matang-matang jangan sampai terjadi retaknya ukhuwah Islamiyah dan perpecahan umat disebabkan persoalan pergantian BIL.

Ia mengatakan, saling klaim yang terjadi diantara masyarakat menimbulkan ketegangan dan suasana memanas, sehingga pihak DPD RI tidak ingin terjadinya perpecahan umat hanya karena masalah pergantian nama bandara, masih banyak yang perlu dilaksanakan dan diseleseikan.

“Miris sekali saya lihat melalui medsos akan ketegangan yang terjadi dimasyarakat sampai berkubu-kubu, jangan sampai konflik ini berkepanjangan,” ungkapnya

Tuan Guru Ibnu Halil menyarankan agar nama bandara tidak dirubah. Ia lebih setuju tetap dinamakan BIL karena beberapa hal pertimbangan, pertama, nama BIL sudah ada nama daerah Lombok yang mewakili berbagai macam suku masyarakat Lombok.

“Saya lihat tidak semua nama pahlawan dipakai sebagai nama bandara di tempatnya. Saya contohkan Bandara Yogyakarta yang tidak menggunakan nama pahlawannya,” bebernya.

Menurutnya, dengan adanya nama daerah dalam penamaan bandara juga menurut anggota DPD RI ini sebagai ajang mempromosikan daerah tersebut di dunia internasional. Sehingga Dunia akan mengenal Lombok juga karena penyebutan nama bandara.”Jadi tetapkan saja. Jangan dirubah,” cetusnya.(jho/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

PDIP, Gerindra dan PKS Ngedil?

Read Next

Turunkan Kemiskinan Sulit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular