Warga Miskin Makin Sakit

Warga miskin di NTB dibuat makin sakit oleh pemerintah pusat. Gara-gara penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Itu setelah Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan. Mereka semua yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

……………………………………………………..

DINAS Kesehatan Provinsi NTB merilis data jumlah peserta BPJS Kesehatan yang namanya dicoret atau dinonaktifkan. Di NTB ada sebanyak 177.589 orang. Itu berdasarkan data Dikes Provinsi NTB, jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai dari APBN awalnya sebanyak 2.661.182. Namun sebanyak 177.589 sudah dicoret.

Sebanyak 177.589 orang yang dicoret tersebut, berada di Lombok Barat sebanyak 14.087 orang, Lombok Utara 12.112 orang, Kota Mataram 6.507 orang, Lombok Tengah 64.231 orang, Lombok Timur 77.295 orang.

Berikutnya kabupaten Bima 1.847 orang, Dompu 491 orang, Sumbawa Barat 177 orang, Sumbawa 973 orang, dan kota Bima 319 orang.

Ratusan ribu orang yang dicoret dari kepesertaan BPJS Kesehatan itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta PBI jaminan kesehatan. Untuk wilayah NTB tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, jumlah peserta yang dinonaktifkan tersebut, terbanyak berada di kabupaten Lombok Timur. Kemudian diikuti oleh kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Alasan utama dikeluarkannya ratusan ribu peserta BPJS Kesehatan tersebut, karena mereka memang tidak aktif sejak tahun 2014 alias jika tidak aktif kurun waktu lima tahun maka mereka langsung dikeluarkan.

Meskipun 177.589 orang di NTB telah dicoret dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Bukan berarti jumlah peserta BPJS menjadi berkurang. Pasalnya, sudah ada peserta baru yang terdaftar dan jumlahnya jauh lebih banyak lagi.

Jumlah peserta baru sesuai dengan Basis data terpadu (BDT) Kemensos sebanyak 327.447 orang. ada kelebihan tambahan peserta baru sebanyak 149.858 orang sebagai pengganti.  “Jadi merata di Kabupaten kota di,” ujar Eka di Mataram kepada media belum lama ini.

Disinggung dengan nasib pasien yang saat ini ada di rumah sakit dan menggunakan BPJS Kesehatan dimana banyak pasien miskin yang menggunakan BPJS, namun tidak mengetahui statusnya apakah masih aktif atau justru bagian dari peserta yang namanya dicoret. Eka  mengaku belum mendapatkan data nama-nama peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan.

“Nama-nama belum kami terima, belum bisa di overlay dengan data BDT terbaru,” jelasnya.

Bagi peserta yang sudah dinonaktifkan, maka mereka tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

Jika peserta yang dinonaktifkan tersebut mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Tentunya dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

Terpisah, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, dr Agus Rusdhy Hariawan menegaskan, pihaknya menjamin pelayanan kepada pasien tidak akan mengalami perubahan. Meskipun ada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta PBI jaminan kesehatan.

Pasien yang sudah masuk rumah sakit sebelum SK Mensos terbit pada 1 Agustus, akan tetap dilayani kedepannya. Begitu pula dengan pasien BPJS Kesehatan yang datang setelah SK keluar, sementara pasien tersebut namanya sudah dicoret.

Kebijakan tersebut diambil karena RSUP merupakan rumah sakit pemerintah. Tujuan utama bukan sekedar mencari keuntungan, namun pelayanan menjadi hal paling utama.

“Untuk pasien, baik jaminan atau tidak kita layani dulu tanpa memandang status jaminan,” Agus terpisah.

Humas RSUP NTB Solikin menambahkan, pasien di rumah sakit selama ini banyak dari pasien rujukan kabupaten/kota. Namun setelah adanya penurunan type beberapa rumah sakit, tentu saja jumlah pasien rujukan ke RSUP NTB berkurang.

Terkait pasien yang dicoret dari kepesertaan BPJS, RSUP adalah RS rujukan ketiga. Tentunya masyarakat sudah mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) dan selanjutnya rumah sakit type C.

BACA JUGA  Dewan Udayana “Pasang Badan” untuk Nuril

 “Kalau pasien datang dengan jaminan sesuai ketentuan saja yg  sampai ke RSUP NTB,” katanya.

Ditegaskan Solikin, sistem rujukan berjenjang merupakan aturan baku. Artinya, RSUP yang type B menerima rujukan dari rumah sakit type C.

Sementara, dampak penonaktifan itu. Warga Kota Mataram juga banyak kenak dampak. Ada sebanyak 6.057 peserta BPJS untuk PBI merupakan warga Kota Mataram.

Guna menyikapi persoalan itu, anggota Dewan Kota Mataram akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Mataram dan pihak terkait lainnya. Nantinya, Legislatif akan meminta kejelasan terkait hal tersebut. Sehingga, dapat diambil langkah selanjutnya untuk menangani warga peserta BPJS untuk kategori PBI yang dinonaktifkan tersebut.

“Saya akan panggil Dinas Kesehatan dulu. Insya Allah rencananya besok,” ujar anggota DPRD Kota Mataram, Hj Baiq Mirdiati, kepada Radar Mandalika, pekan lalu.

Pemanggilan itu, untuk memperoleh informasi detail dari Dinas Kesehatan serta pihak terkait lainnya. Kenapa 6.057 peserta BPJS Kesehatan untuk kategori PBI di ibu Kota Provinsi itu dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Sebab, Mirniati mengaku, bahwa belum tahu persis alur persoalannya. Hingga ada peserta BPJS yang dihapus datanya untuk kategori PBI.

“Belum saya hubungi itu yang BPJS itu. Tinggal di Kesehatan. Kalau di Sosial, katanya memang berlaku itu (dinonaktifkan),” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mirdiati pun belum bisa memberikan keterangan secara detail. Dia belum mau berbicara panjang lebar terkait hal ini. Karena masih menunggu kejelasan dari Dinas Kesehatan. Hanya saja, informasi yang diterima oleh perempuan berjilbab ini dari Dinas Sosial, bahwa 6.057 peserta BPJS di Kota Mataram akan dihapus datanya.

“Belum dari Kesehatan. Kalau dua-duanya sudah kelar baru kita ngomong,” pungkas politisi Gerindra itu.

Namun begitu, Mirdiati membenarkan ribuan peserta tersebut akan pasti dinonaktifkan dari kepesertaan untuk kategori PBI. “Yang sementara 6 ribu itu. Ya memang benar akan dijalankan,” akunya.

Menurutnya, peserta yang dinonaktifkan itu untuk menghindari bantuan ganda dari pemerintah. Lantaran kata dia, peserta yang bersangkitan juga termasuk mendapat bantuan serupa dari Pemerintah Kota Mataram yang bersumber dari keuangan daerah. Oleh karena itu, pada dasarnya, dia mendukung langkah yang diambil pemerintah pusat.

“Maksudnya supaya jangan dobel dari pengeluaran pemerintah. Jadi kalau sudah masuk itu, BPJS-nya dianuk begitu,” timpalnya.

Namun begitu, sebagai penyambung lidah masyarakat, Mirdiati akan tetap meminta kejelasan informasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terlebih dahulu, saat melakukan pertemuan.

“Untuk lebih jelasnya saya mau telepon Lesehatan dulu,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati membenarkan ada 6.057 peserta BPJS untuk kategori PBI di Kota Mataram yang dinonaktifkan pemerintah pusat. Dia mengatakan, bukan hanya di Kota Mataram, tapi di semua kabupaten dan kota di NTB.

“Ya data Kemensos. Ini nasional bukan di Kota Mataram saja,” tandasnya, kemarin.

Sayangnya, Asnayati belum mau berbicara panjang lebar terkait hal tersebut. Soal kenapa ribuan peserta PBI ini dinonaktifkan dan lain sebagainya. Dia beralasan sedang ada kegiatan rapat koordinasi di luar daerah.

Begitu juga di Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr H Usman Hadi belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. Yang bersangkutan merijek sambungan telepon saat dibungi media.

Di Lombok Tengah, ada 51.900 peserta BPJS Kesehatan kenak dampak yang awalnya ditanggung pusat. Kepala BPJS Kesehatan Praya,  I Putu Gatot Irawan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi itu. Namun,  pihaknya dari BPS pusat sudah menjawab bahwa bagi peserta yang sudah dinonaktifkan itu akan digantikan oleh peserta lain. 

Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019.  “Kalau itu sudah ada penjelasannya pak.  Tapi kalau ingin lebih lengkap nanti sama pimpinan saya yang akan datang hari ini (besok, red),” terangnya kepada Radar Mandalika, Kamis pekan lalu.

Putu menyampaikan, sebenarnya untuk peserta JKN-KIS  ini dibagi dua golongan besar. PBI dan non-PBI. Peserta PBI iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD dan ada juga mulai APBN. Iuran mereka tidak mungkin tidak dibayarkan.

Untuk solusi bagi peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut, informasinya Kemensos menawarkan dua dua opsi.  Bagi mereka bisa didaftarkan dalam skema JKN dalam segmen penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah dan dibiayai oleh Pemda iurannya. Ketentuan itu dengan catatan pemdanya memiliki anggaran yang memadai. Serta peserta bisa mendaftar sebagai peserta mandiri dalam rentang 30 hari sejak tanggal penonaktifan. Jika sudah terdaftar sebagai peserta mandiri, maka kepesertaannya langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari.

BACA JUGA  Final, Karnaval Bau Nyale di Kota Praya

“Kalau lebih lanjutnya gimana prosesnya nanti kami tanyakan kembali,” jawabnya.

Dia menambahkan,  untuk jumlah pengguna BPJS PBI yang iurannya dibayarkan oleh APBN pemerintah pusat di Loteng 51.900 jiwa.  Sedangkan untuk pengguna BPJS yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebanyak sekitar 34  ribu dan untuk peserta BPJS Mandiri atau non PBI sendiri sebanyak 54 ribu.

Disiingung mengenai kelancaran pembayaran BPJS selama ini,  untuk BPJS PBI maupun BPS yang didaftarkan pemerintah daerah tidak ada masalah.  Namun,  untuk BPJS mendiri atau non PBI sendiri bermasalah, karena banyak peserta yang menunggak pembayaran iuran selama ini.   Bahkan parahnya dalam satu tahun ini saja tunggakan untuk peserta BPJS Mandiri dalam satu tahun ini di Loteng sudah mencapai Rp 12,4 miliar.

Dia menyampaikan, mengenai tunggakan iuran, sebelumnya BPJS Kesehatan menerapkan maksimal iuran yang ditagihkan kepada peserta yang menunggak lebih dari 1 tahun, dengan batas maksimal tagihan 12 bulan. Meski peserta menunggak iuran 3 tahun, peserta hanya perlu membayar tunggakan selama 1 tahun saja. Namun dengan adanya Perpres nomor 82, peraturan tersebut tidak berlaku lagi, mulai tanggal 18 Desember 2018. Perpres 82 mengubah aturan yang tadinya jumlah maksimal iuran yang akan ditagihkan adalah 24 bulan.

“Sehingga untuk peserta yang sampai saat ini jumlah tagihanya masih 12 bulan, saya sarankan untuk segera melunasinya,” sarannya.

Di samping itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, Hj Ni Made Ambarwati mengaku pihaknyapun sudah menerima kabar tersebut. Bahkan pihak kementerian berencana mengnonaktifkan sekitar 14.088 warga Lobar penerima PBI JKN.

“Itu yang akan dinonaktifkan oleh pemerintahan pusat,” ujar Ambar, pekan lalu.

Menurutnya belasan ribu warga ini dikeluarkan lantaran dinilai sudah mampu. Menyusul ditetapkannya Basis Data Terpadu (BDT), hasil perbaikan data yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Terlebih lagi dari 428.225 jiwa yang diajukan Lobar untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Datanya sudah sudah terintegrasi dengan penerima program PKH dan JKN Indonesia Sehat. Kementerian sosial sudah menetapkan data BDT secara keseluruhan.

Terkait alasan dinonaktifkan data tersebut, ia menjelaskan bahwa sebagian PBI yang dicoret itu masih menggunakan data yang lama. Sehingga karena belum dilakukan perbaikan,  masih masuk dalam penerima BPNT.

“Penerima BPNT, PKH dan JKN akan dinonaktifkan sementara,” ujarnya.

Demi memperoleh data yang valid, ia mengaku jika para pendamping PKH bekerja ekstra hingga tengah malam. Karena data BDT akan ditetapkan empat kali dalam satu tahun. Tidak seperti tedahulu yang dilakukan dua kali setahun. Hal ini bertujuan agar data penerima lebih baik lagi dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Data BDT yang sudah ditetapkan pertanggal 1 Agustus ini merupakan hasil musyawarah desa (Musdes) dari 121 desa dan kelurahan yang ada di Lobar. Semuanya data yang diserahkan nantinya sudah disesuaikan dengan data by name by address.

“Data tahap pertama yang kemarin itu masih pakai data tahun 2015,” katanya.

Setelah dilakukan penetapan tanggal 1 Agustus, nanti tinggal pertiga bulan lagi akan dilakukan perbaikan data kembali. Untuk mempermudah warga mencairkan BNPT.

Sementara itu pihak BPJS yang dikonfirmasi Radar Mandalika melalui Kepala Cabang Lobar, I Wayan Mastika Arsa Wibawa mengaku jika kebijakan itu merupakan dari Kementerian Sosial. Hanya saja ia tidak berani memberikan statemen lebih jauh. Ia justru mengarahkan untuk menghubungi langsung pihak Kepala BPJS Cabang Mataram.

Terakhir Lombok Timur.  Kepala Disos Lotim, H Ahmad, dikantornya, pekan lalu mengatakan, sebanyak 77 ribu peserta JKN KIS PBI itu ditemukan tidak adanya kejelasan by name by adress, tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Data tersebut sudah dikroscek pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan hanya 20 ribu lebih yang dinyatakan memiliki NIK dan KK.

Dilain pihak sambung Ahmad, Disos Lotim kembali mendapat kuota JKN KIS PBI mendapat jatah 115 ribu orang. Ia hawatir, dari 77 ribu yang dinonaktifkan karena tidak ditemukan NIK dan nomor KK, ada dalam 115 ribu kuota diberikan Kemensos itu.

“Makanya fasilitator dan supervisor kita berikan Bimbingan Teknis (Bimtek), untuk memverifikasi 77 ribu data by name by adress yang dinonaktifkan Kemensos,”tegasnya.

Verifikasi data 77 ribu JKN KIS PBI akan dilakukan oleh 110 fasilitator dan supervisor. Fasilitator dan supervisor ini, ada yang honornya bersumber dari APBN dan APBD. Tidak itu saja, mereka akan memverifikasi 2 ribu data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang kenyataan lapangan memang masuk katagori orang kaya.

“Kita harapkan nanti, verifikasi data 2 ribu penerima PKH katagori orang mampu ini selesai. Sehingga begitu puncak hari jadi Lombok Timur nanti, 2 ribu orang penerima PKH ini sudah menyatakan keluar dari penerima PKH dan menjadi kado hari jadi Lotim,”tandasnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya berharap masyarakat yang menerima program PKH yang kaya, untuk sadar diri dan keluar dari penerima program PKH. “Kalau memang sudah kaya, kami harap dengan kesadaran sendiri keluar dari penerima PKH. Jangan merampas hak-hak orang miskin,” pungkasnya. (fa’i/win/jho/jay/cr-zak/r1)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Redaksi RadarMandalika

Read Previous

Di Selatan, Jual Miras Tanpa Izin

Read Next

Siswa MAN 1 Lotim Diajarkan Makna Berqurban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular